Lewoleba - Uji Coba Penggunaan Impact-Based Forecasting dalam aksi merespon peringatan dini atau AMPD sekaligus Gladi Meja Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten Lembata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata bersama BMKG dan sejumlah pemangku kepentingan berupaya melaksanakan mitigasi bencana sejak awal.
Kegiatan berlangsung ini di Ballroom & Resto Cafe Olympic Lewoleba, Jumat, (04/09/2026).
Kegiatan ini bertujuan menguji kesesuaian skenario, alur koordinasi dan SOP antar OPD, Mengidentifikasi celah, kekurangan sumber daya dan kendala operasional, menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam 4 Fase : Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pemulihan Awal dan Menghasilkan rekomendasi perbaikan draf Renkon.
Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yohanes Berchmans Daniel Dai dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB, BPBD Provinsi NTT, BMKG, Program Pangan se-Dunia (WFP), TNI-Polri dan seluruh pihak yang telah kesiapsiagaan mendukung penguatan bencana di Kabupaten Lembata.
"Kegiatan ini penting karena kita harus mengubah cara pandang dalam menghadapi bencana. Kita
tidak boleh hanya bergerak setelah bencana
terjadi. Pemerintah harus mampu membaca
risiko, memahami dampak dan mengambil
tindakan sebelum masyarakat menjadi korban," Ucap Mans Dai
Pengalaman kekeringan yang pernah terjadi di
beberapa wilayah, termasuk Kolipadan,
Dulitukan, Beutara dan Tagawiti, harus
menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
"Karena itu, informasi prakiraan dan peringatan dini tidak boleh berhenti di meja rapat," Ujar Mans Dai
Menurutnya, informasi harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Inilah substansi utama penanganan prakiraan dampak kekeringan terintegrasi.
"Kita tidak hanya bertanya, berapa lama tidak hujan? Tetapi kita harus bertanya, berapa keluarga yang berpotensi kekurangan air dan apa yang harus kita lakukan sebelum hal itu terjadi? Kita tidak hanya menghitung titik panas, tetapi harus memahami dampaknya terhadap hutan,
lahan, permukiman dan kesehatan masyarakat. Karena itu, saya menegaskan pentingnya: Satu Data, Satu Analisis, dan Satu Aksi," Pinta Asisten III ini.
Kegiatan ini harus menghasilkan peta wilayah prioritas, analisis dampak dan rekomendasi aksi dini yang jelas bagi setiap perangkat daerah.
"Simulasi Berbasis Diskusi yang kita lakukan
juga bukan sekadar simulasi di atas meja," Harapnya
Mans Dai meminta agar informasi peringatan dini dapat diteruskan secara cepat, jelas dan mudah dipahami hingga ke tingkat kecamatan, desa dan masyarakat. Camat, Lurah, Kepala Desa,
tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat harus menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan.
"Kepada seluruh perangkat daerah, saya menegaskan bahwa penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya tugas
BPBD. Ini adalah tanggung jawab bersama," Tegas Mans Dai
Ia juga meminta untuk bergerak dalam satu komando dan satu koordinasi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
"Pemerintah Kabupaten Lembata juga akan terus mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia serta mengusulkan dukungan kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
apabila diperlukan," Ucapnya
Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Yohanes Gregorius Solang Demo yang diwakili Sekertaris BPBD Kabupaten Lembata, Yohanes Hede Wadu, mengatakan Kabupaten Lembata merupakan wilayah dengan karakteristik iklim semi arid.
Berdasarkan data BMKG dan sejarah bencana 5 tahun terakhir, kekeringan menjadi bencana tahunan yang berdampak pada 8 dari 9 kecamatan.
Dampak kekeringan tidak hanya kekeringan meteorologis, tetapi meluas hingga kekeringan
hidrologis, pertanian dan sosial ekonomi yang menyebabkan gagal panen, krisis air bersih,
KLB, dan konflik sosial.
Untuk mempercepat respon dan meminimalisir dampak, diperlukan dokumen Rencana
Kontingensi kekeringan sebagai acuan operasional semua OPD saat status darurat ditetapkan.
Sebagai bagian dari proses penyusunan, maka dilaksanakan Table Top Exercise / TTX untuk
menguji skenario, alur komando, pembagian tugas, dan kesiapan sumber daya sebelum
bencana terjadi.
Kepala BPBD Kabupaten Lembata juga mengatakan Lembata termasuk wilayah rawan kekeringan meteorologis setiap musim kemarau. Dengan pola cuaca yang semakin ekstrem, pendekatan lama dinilai kurang memicu aksi.
"Impact-Based Forecasting ini memaksa kita berpikir: kalau BMKG bilang 3 bulan ke depan curah hujan di bawah normal, maka artinya 12 desa di 3 kecamatan akan krisis air, 800 KK petani jagung terancam puso. Dari situ kita langsung bisa putuskan: truk tangki dikirim ke mana, bantuan benih tahan kering kapan disalurkan," ujarnya.
Untuk diketahui, narasumber dalam kegiatan ini adalah Safrudin Herman: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTT, Rahmatullah Adji, S.P: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur, Wahyu Kuncoro : Sebagai Pendukung Program dan mewakili Pimpinan WFP Jakarta, Yohanes Gregorius Solang Demo, ST., MM Kalak BPBD Kab. Lembata
