Lewoleba, IndonesiaSurya Com - Anggaran transportasi yang mestinya diberikan kepada para PPS, ketika dilantik secara terpusat di Lewoleba, kecamatan Nubatukan kabupaten Lembata (26 mei 2024) lalu, hingga kini belum direalisasi kepada para penyelenggara tingkat bawah.
Pengganti transport bagi PPS tidaklah besar, berdasarkan informasi yang didapat media ini, diketahui anggaran transport untuk para PPS senilai 100 ribu untuk satu anggota PPS.
Untuk kabupaten Lembata terdapat 144 desa dan 7 kelurahan dengan masing-masing desa/kelurahan 3 orang anggota PPS maka, terdapat 453 orang jika di kalikan 100 ribu untuk masing-masing anggota PPS maka, yang yang belum terbayarkan sebesar, 45 juta 300 ribu rupiah..
Kunradus Liwu sekertaris KPU Lembata kepada media ini (8/7/2024) menjelaskan, mulanya yang diketahui hanya ada uang makan, tapi saat setelah kegiatan dan ia melihat RKB baru tahu ternyata ada uang transport karena anggaran untuk itu ada di halaman lain. dari RKB yang ada. Kami sudah sampaikan ke anggota PPS bahwa pengganti untuk transport mereka akan di bayar pada kegiatan PPS dalam waktu dekat, dan hal ini sudah di laporkan dalam pleno bersama komisioner ujar Kun Liwu.
Kun Liwu sekertaris KPU mengakui bahwa untuk biaya transpor bagi PPS memang kecil tidak sebanding dengan pengorbanan mereka.
"kegiatan tingkat bawah tidak semua difasilitasi maksimal. misalkan PPS yang terus koordinasi ke ppk terus menerus"
Mantan Sekertaris KPU Flotim ini mengatakan, Harusnya anggaran pilkada bertambah karena, semua hal naik tapi kita terima dengan kondisi hari ini meskipun ada yang tanpa biaya. Sementara soal pengganti biaya transportasi itu tetap ada dan tidak digunakan untuk hal lain tegas Liwu.
Sekertaris kPU berpesan untuk PPS agar, tetap bekerja sesuai Tangungjawab dan komitmen untuk mengabdi. Laksanakan kerja sesuai tugas dan saya pastikan hak anggota PPS pasti dibayarkan tegas Kun.
Sementara itu Paulus Juang, Komisioner KPU yang membidangi Hukum kepada media ini diruang kerjanya (8/7/2024) meminta agar anggota PPS tetap laksanakan tugas seperti biasa, honor dan transportasi itu hak teman-teman dilapangan, memang agak terlambat tapi pasti dibayarkan ujar Paul Juang.
Sementara itu Paulus Juang, Komisioner KPU yang membidangi Hukum kepada media ini diruang kerjanya (8/7/2024) meminta agar anggota PPS tetap laksanakan tugas seperti biasa, honor dan transportasi itu hak teman-teman dilapangan, memang agak terlambat tapi pasti dibayarkan ujar Paul Juang.
Adiwijaya Panjaitan Sekertaris KPU propinsi NTT dihubungi melalui sambungan seluler wa mengatakan, terkait pengganti Transport PPS dirinya akan koordinasi untuk mendapat informasi dari KPU kabupaten terlebih dahulu.
Lebih jauh Adiwijaya mengatakan, sesuai dengan ketentuan Cost sharing Pilkada, Honor PPK & PPS serta Biaya Operasional PPK dibiayai dari Hibah Pilgub, yang pembayarannya *tidak boleh tunai* tetapi harus melalui rekening setiap penerima pada Bank NTT sebagai Bank Penampung Hibah.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Biaya Operasional PPK dan PPS dikelola oleh Sekretaris PPK dan PPS dan didistribusikan melalui transfer ke rekening operasional, dan rekening operasional PPK dan PPK baru selesai dibuat pada hari Jumat kemarin sehingga distribusi operasional PPK dan PPS akan dimulai pada Hari senin besok.
Catatan tambahan Honor PPK sudah ditransfer pada hari jumat kemarin, dan Honor PPS akan ditransfer mulai hari senin besok, namun masih menyisakan 5 orang PPS yang terkendala dalam pembuatan rekening, masih diselesaikan pihak Bank NTT
Demikian penjelasan kami, akar keterlambatan adalah keterlambatan penetapan Sekretaris PPK & PPS serta pembukaan rekening PPK & PPS
