Kupang - Gubernur Nusa Tengara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan komitmen pemerintah provinsi tetap kuat untuk mengangkat lebih dari 1.500 PPPK baru.
Melki Laka Lena menekankan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, dan pendidikan tidak boleh terganggu meski tekanan belanja pegawai tinggi.
“Kami sudah dua kali mencari dokter spesialis kandungan, tetapi tidak ada yang mau karena insentif tidak kompetitif. Ini bukan soal administrasi, tapi soal nyawa rakyat,” tegas Gubernur Melki.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni menegaskan, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan cepat dalam kondisi mendesak.
“Sering kali masalah bukan karena tidak ada uang, tapi karena takut mengambil keputusan. Padahal kewenangan itu dijamin undang-undang,” ujarnya.
Selain efisiensi belanja dan pergeseran anggaran, pemerintah pusat melihat peningkatan PAD sebagai kunci menurunkan rasio belanja pegawai.
Salah satu potensi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, yang kontribusinya bisa mencapai 60 persen PAD, namun realisasinya di NTT masih rendah.
Rapat koordinasi tim kementrian dalam negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni bersama Gubernur yang didamping pimpinan OPD Pemprov NTT yang digelar di Kupang, Selasa (31/3/2026) menandai langkah awal pencarian solusi konkret bagi persoalan belanja pegawai di NTT.
Rapat koordinasi tersebut juga sekaligus memastikan nasib ribuan PPPK tidak diputuskan secara sepihak tanpa skema yang jelas dan berkelanjutan.
Fokus utama tetap pada pengangkatan PPPK, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur tanpa merugikan masyarakat.
