LEWOLEBA — Setelah mendapatkan kepastian tetap bekerja dari masa perjanjian kerja satu tahun berakhir, Bupati kaji potensi pemberian TPP bagi 255 tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Lembata
Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, secara resmi memastikan perpanjangan masa kerja mereka selama satu tahun ke depan, sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan langsung saat menerima perwakilan PPPK Paruh Waktu di Ruang Rapat Bupati, Kamis (24/9/2026).
"Selama saya memimpin bersama Wakil Bupati H. Muhamad Nasir, kami tidak akan memberhentikan PPPK Paruh Waktu, sepanjang regulasi memungkinkan dan tidak ada pelanggaran. Saya pastikan kalian tetap bekerja," tegas Bupati.
Lebih jauh, Bupati juga membuka peluang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi mereka. Ia telah meminta Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai bersama Kepala BKPSDM Said Kopong untuk segera menelaah landasan hukum pemberian TPP tersebut.
"Saya ingin setiap tenaga di lingkungan Pemkab Lembata bisa menikmati TPP bersama, tidak ada yang tertinggal," ujarnya.
Sebagai balasannya, Bupati hanya meminta satu hal: loyalitas dan kinerja yang optimal. Para PPPK diminta bekerja disiplin, tulus, dan profesional, serta memahami arah pembangunan daerah.
Bupati juga menegaskan, pemerintahan ini tidak sekadar membangun fisik. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan, pertanian, dan peternakan.
"Keberhasilan kami bukan soal monumen semata. Ukurannya: produksi jagung naik, ternak berkembang, kita menuju swasembada daging, lahan garapan meluas, dan pendapatan masyarakat meningkat," jelasnya.
Para PPPK juga diminta ikut menjadi jembatan informasi, menjelaskan program dan capaian pembangunan kepada masyarakat luas.
Menyangkut persoalan distribusi BBM yang masih dirasakan masyarakat, Bupati mengakui adanya kendala seperti keterbatasan moda transportasi, belum berfungsinya Jober, dan belum beroperasinya SPBU Merdeka. Pemerintah terus berupaya mengatasi hal tersebut, termasuk memperjuangkan pengalihan transportasi BBM ke kapal besi. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan perdagangan BBM yang melanggar aturan.
Di akhir pertemuan, Bupati menyadari keterbatasan fiskal daerah, namun menegaskan hal itu bukan alasan menurunkan kualitas pelayanan.
"Perdalam pemahaman visi misi kita. Bekerjalah dengan baik, rajin, dan tunjukkan kinerja kalian," pesan Bupati menutup pertemuan.
