INDONESIASURYA.COM - Pasca Pemilu/Pemilihan tahun 2024 aktivitas lembaga penyelenggara pemilu secara kasat mata oleh publik dinilai tidak optimal bahkan juga ada yang mengatakan tidak ada. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
Bawaslu adalah salah satu lembaga pemilu yang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran/ sengketa proses pemilu tentunya juga perlu mengevaluasi diri untuk menjawabi diskusi lepas di kalangan publik tersebut.
Selaku penyelenggara (pengawas pemilu). sesungguhnya di masa non tahapan ini juga tetap terus melakukan pengawasan yang diamanatkan secara regulasi.
Diantaranya pertama: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang terus dimutakhirkan setiap bulan dan wajib diawasi untuk memastikan keakurasiannya.
Kedua: Bila mana ada Pergantian Antar Waktu Calon Legislatif karena alasan tertentu juga wajib diawasi proses dan mekanismenya agar berjalan sesuai dengan amanat regulasi. Terlepas dari tugas dan fungsi secara normatif yang diamanatkan regulasi di masa non tahapan. namun Bawaslu Kabupaten Lembata secara hirarki dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi sebagai bentuk tanggung jawab moril kepada publik khusunya di kabupaten lembata ditengah situasi dan kondisi efisiensi anggaran dimasa non tahapan
Lalu. Apakah Bawaslu Lembata pasrah pada kondisi ini ? ataukah kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk tetap konsisten menjaga eksistensi lembaga?
Pertanyaan reflektif ini mesti menjadi
cambuk untuk terus menggerakkan nurani sumber daya manusia di lingkup kerja Bawaslu Kabupaten Lembata agar mampu mendesain pola kerja di masa non tahapan yang kemudian juga dapat menjawab opini masyarakat tersebut.
Namun lebih dari pada itu. Bawaslu Lembata menyadari pentingnya langkah- langkah konkrit yang mestinya dipersiapkan sedini mungkin untuk pelaksanaan Pemilu/Pemilihan pada periode yang akan datang
Menyadari akan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dimasa non tahapan menjadi motivasi tersendiri. Mengapa? Karena justru pertaruhan eksistensi lembaga dimasa non tahapan menjadi hal urgen yang harus ditunjukan kepada publik bahwasannya kerja pengawas pemilu tidak semata-mata hanya pada masa tahapan pemilu namun juga dimasa non
tahapan yakni melakukan kerja-kerja dalam membangun kesadaran publik (education and advocation) mengenai pemilu yang
bersih
Senada dengan apa yang disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu pada tanggal 21 Desember 2024 di Bali.
Orang sering lupa. beras pun tidak ujung-ujung ada. ditanam menjadi beras. prosesnya panjang tanahnya mesti bagus. baru ditanami. di zaman digitalisasi ingin semua serba instan. tapi tidak yang namanya kesadaran publik. dia butuh proses. Ungkap Lolly.
Dengan demikian fokus kerja pengawas pemilu dimasa non tahapan lebih pada bagaimana membangun dan menanamkan kesadaran publik dengan terus melakukan edukasi- edukasi baik dilingkup komunitas- komunitas maupun masyarakat umum secara keseluruhan.
Modelling Pencegahan
Sesuai amanat regulasi bawaslu di semua tingkatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu/ pemilihan dan melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran namun, yang juga tidak kalah penting dan menjadi roh dari pengawasan adalah pencegahan
Strategi pencegahan di masa non tahapan mestinya berfokus pada edukasi- edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar kemudian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat membangun kesadaran masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pemilu/pemilihan yang bersih dengan menjunjung tinggi prinsip dan asas pemilu.
Untuk menjawabi tantangan dimasa non tahapan. Bawaslu Kabupaten Lembata telah mendesain kegiatan melalui Divisi Hukum. Pencegahan. Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga (HP2H) yakni Bawaslu Lembata Mengajar di SMA/SMK
Program Bawaslu mengajar ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2024 di SMA Frateran Don Bosco Lewoleba selama kurung waktu 3 (tiga) bulan.
Respon dan antusiasme positif dari komunitas akademik di lingkup SMATER memberi angin segar untuk terus mengembangkan program dimaksud di sekolah- sekolah SMA/SMK di Kabupaten Lembata.
Pada tahun 2025 ini. Bawaslu Lembata mengembangkan sayapnya ke beberapa sekolah sebagai upaya untuk terus berkontribusi secara nyata. Project
"Bawaslu Mengajar di masa non tahapan dan non budget ini melibatkan pengajar (Narasumber) internal dan eksternal (eksternal terdiri dari KPU Lembata.
Terhadap rencana project dimaksud langkah
konkrit yang dilakukan adalah mapping dan kordinasi awal ke sekolah-sekolah. Pada hari senin tanggal 28 April 2025 tim melakukan kordinasi awal ke SMA Negeri I Nubatukan dan SMA
Negeri 2 Nubatukan sedangkan SMA PGRI Lewoleba terjadi pada hari Selasa tanggal 29 April 2025.
Kordinasi awal ini bak gayung bersambut ketiga pimpinan Kepala Sekolah menyambut baik yang kemudian akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Implementasi program akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru yang akan ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) oleh kedua pihak di masing- masing sekolah
Mengapa pilihan di sekolah?
Pertanyaan ini tidak sekedar pertanyaan normatif semata tapi mesti direfleksikan secara mendalam. Bawaslu Lembata ketika
memilih sekolah bukan berarti komunitas masyarakat lainnya tidak penting namun tentunya memiliki beberapa alasan yakni pertama: peserta yang menjadi sasaran adalah pemilih pemula yang masih minim pengetahuan berkaitan dengan kepemiluan. kedua peserta adalah anak-anak usia muda yang secara emosional masih labil dan polos yang belum terkontaminasi dengan kepentingan apapun. ibarat kertas putih yang belum digunakan (belum ada coretan) sehingga mudah diberi pemahaman dan pengetahuan ketiga: para peserta dapat terkoordinir secara baik karena ada dalam satu komunitas
akademik.
Alasan lainnya yang menjadi tujuan dari project ini adalah pertama: dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang proses pemilu/pemilihan hak pilih dan pentingnya partisipasi politik. kedua: untuk menumbuhkan kesadaran politik dan rasa tanggungjawab sosial pada generasi muda yang akan menjadi pemilih masa depan. ketiga: untuk mempersiapkan siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan bijak dan bertanggung jawab. serta menolak praktik negatif seperti politik uang atau berita bohong.
Terlepas dari semua alasan yang dikemukakan di atas. kita perlu menyadari bahwa generasi muda adalah generasi penerus yang perlu terus dibekali dengan narasi-narasi positif dan pengetahuan kepemiluan yang memadai sehingga pada akhirnya ketika saatnya menggunakan hak pilih, memiliki banyak referensi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan pilihannya. Sehingga pilihan yang diberikan benar-benar rasional tanpa ada muatan kepentingan dari pihak manapun Pilihan yang lebih bijak dan rasional akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan peduli akan kepentingan masyarakatnya
Salam...
Pemilih cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bijaksana
Rumah Pengawasan Bawaslu Lembata. Rabu
