LEWOLEBA, INDONESIASURYA.COM — Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PDI‑ Perjuangan, Viktor Mado Watun, menyuarakan keluhan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dua tahun di wilayah Kabupaten Flores Timur dan Lembata, namun manfaatnya belum merata hingga ke desa‑desa terpencil.
Menurut Viktor, total alokasi anggaran MBG untuk NTT mencapai Rp. 8 triliun, namun hingga saat ini baru terserap kurang lebih Rp. 4 triliun. Masyarakat merasa kecewa karena sejumlah wilayah termasuk kawasan perkotaan di kedua kabupaten belum terlayani. Sebutlah sekolah di kelurahan pante besar kota Larantuka ibu kota kabupaten Flores Timur pun belum terjangkau MBG.
Mado Watun menegaskan ika sekolah di wilayah perkotaan saja belum terlayani secara baik, bagimana dengan sekolah yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di kabupaten Flores Timur serta Lembata? Tentunya mereka belum merasakan manfaat program tersebut.
“Masyarakat menuntut keadilan negara. Negara jangan menjadi tuli dan tidak mendengar suara dari desa‑desa,” ujar Viktor usai kegiatan reses.
Ia menilai salah satu kelemahan sistem adalah badan gizi dan pengelola program yang hanya berpusat di Jakarta, tanpa perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga masyarakat bingung harus mengajukan keluhan ke mana.
Viktor menambahkan negara harus adil kepada masyarakat. Jika ada sekolah yang belum dapat manfaat MBG mestinya ada kompenisasi kepada mereka. Tapi kalau anggaran yang tidak dapat diserap dengan baik, dikembalikan ke pusat tentu akan sangat tidak adil. Negara mesti miliki skema atau solusi lain sehingga bagi sekolah yang belum menerimanfaat mbg juga mendapat keadilan.
“Kita bisa mempertimbangkan kompensasi seperti program sekolah gratis atau bantuan tunai kepada orang tua yang belum mendapat program MBG. Atau dikelola melalui kantin desa yang dikelola kader setempat agar keadilan benar‑benar terasa,” Viktor Mado Watun.
Ia juga mengakui keterbatasan pihaknya dalam mendorong perubahan, mengingat fraksi yang diwakilinya memiliki jumlah kursi yang relatif kecil. Meski begitu, pihaknya terus menyuarakan agar pemerintah pusat tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memperbaiki sistem penyaluran agar bantuan dapat sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di daerah terpencil.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola program MBG terkait keluhan dan usulan tersebut.
