RISET
DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA - NEGARA INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan riset ini yang berjudul “Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa – Negara Indonesia”.
Makalah ini disusun untuk memenuhi nilai Ujian Akhir Semester mata kuliah “Kewarganegaraan”.
Penulisan makalah ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya Dosen, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Saya menyadari bahwa riset ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.
Semoga riset ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang “Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa – Negara Indonesia”.
Penulis
Larantuka, 23 Mei 202
DAFTAR Isi cover..............................i
KATA PENGANTAR..............................ii
DAFTAR ISI......................................... iii
BAB 1
PENDAHULUAN .....................11.1
Latar Belakang...................11.2
Rumusan Masalah ..............11.3
Tujuan Masalah....................21.4
Manfaat Masalah.....................2
BAB 2 KAJIAN
Pustaka.....................32.1
Landasan Teori............3
BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN ............43.1
Metode Penelitian....................................4
BAB 4
PEMBAHASAN.........................54.1
Dinamika implementasi UUD 1945 di Indonesia ...........54.2
Tantangan utama dalam penegakan UUD 1945 ........ 5s
BAB 5
PENUTUP .............75.1
Kesimpulan.......75.2
Saran.............7
DAFTAR PUSTAKA...................8
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum dan pedoman utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak kemerdekaan. Dalam perjalanannya, isi dan penerapan UUD 1945 mengalami perubahan, baik lewat amandemen maupun lewat praktik penyelenggaraan negara.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar karena adanya perbedaan kepentingan dari berbagai kelompok dan tokoh politik, yang seringkali menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan keadilan.
Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara demokrasi, keadilan, dan persatuan. Supaya UUD 1945 bisa dijalankan dengan baik, dibutuhkan kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum, menghargai hak asasi manusia, dan menyelesaikan perbedaan secara damai dan sesuai aturan. Sayangnya, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan, baik oleh individu maupun lembaga negara. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi masalah besar yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ke depan, menjaga dan menjalankan konstitusi Indonesia akan semakin menantang.
Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim menuntut sistem hukum dan pemerintahan yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum serta lembaga negara agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan baru. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan UUD 1945 juga sangat penting, agar cita-cita bangsa yang ada dalam konstitusi bisa benar-benar terwujud.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana dinamika implementasi UUD 1945 di Indonesia?
2. Apa tantangan utama dalam penegakan UUD 1945?1.
3 Tujuan Masalah memahami perjalanan implementasi UUD 1945 di Indonesia, termasuk perubahan dan tantangan yang dihadapi, untuk mendorong upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum dan ketatanegaraan.
1.4 Manfaat Masalah
Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya UUD 1945 sebagai landasan hukum negara, mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, dan memberikan kontribusi bagi terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan.
BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Kajian mengenai konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa perjalanan penerapan Undang undang Dasar (UUD) 1945 cukup panjang dan rumit. Sejak kemerdekaan, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan penting, terutama setelah jatuhnya Orde Baru. Perubahan (amandemen) ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, serta sebagai reaksi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pemerintahan yang otoriter di masa lalu. Namun, proses perubahan ini juga memunculkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Salah satu masalah besar yang masih dihadapi adalah penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun UUD 1945 sudah menjamin hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, kenyataannya hal-hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Korupsi masih marak, hukum belum ditegakkan secara adil, dan pelanggaran HAM masih terjadi. Selain itu, kesenjangan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan untuk semua.
Perbedaan pemahaman terhadap isi UUD 1945 juga sering menyebabkan konflik antar lembaga negara maupun di masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang konstitusi dan komitmen bersama untuk menjalankannya.Ke depan, tantangan konstitusi di Indonesia mencakup beberapa hal penting, seperti memperkuat lembaga-lembaga negara agar lebih efektif dan bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, dan menumbuhkan budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia serta aturan yang berlaku.
Menghargai perbedaan dan keberagaman juga penting agar tidak muncul konflik dan agar semua warga negara merasa diperlakukan adil. Penelitian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk memahami masalah-masalah ini secara menyeluruh dan menemukan solusi yang tepat agar cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, sejahtera, dan berdaulat bisa tercapai.
BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu metode yang fokus pada kajian hukum dan norma-norma yang berlaku.
Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi perubahan konstitusi di Indonesia dari sudut pandang hukum.Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai dokumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya, serta peraturan lain yang terkait.
Penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum dan melakukan perbandingan dengan sistem ketatanegaraan di negara lain, agar bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dampak perubahan konstitusi. Selain itu, metode ini juga melibatkan penelaahan literatur (buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya) untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, bagaimana norma tersebut berubah, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan praktik hukum di Indonesia. Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat isi teks hukum secara langsung, tapi juga memahami bagaimana hukum tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata.
BAB 4 PEMBAHASAAN
4.1 Dinamika implementasi UUD 1945 di Indonesia
Latar belakang penelitian ini telah menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami banyak perubahan, baik secara resmi melalui amandemen maupun melalui praktik dalam penyelenggaraan negara sehari-hari.
Kajian pustaka mendukung hal ini, terutama setelah masa Orde Baru, di mana amandemen dilakukan sebagai respon terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat otoriter.
Perubahan-perubahan tersebut mengarah pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dengan pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan lembaga-lembaga negara lainnya. Namun, dinamika yang terjadi tidak hanya terlihat dari perubahan teks hukum. Dalam praktik, pelaksanaan konstitusi juga mengalami berbagai tantangan. Seperti disebutkan dalam kajian pustaka, perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 sering menimbulkan konflik antar lembaga negara, seperti antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya perlu dipahami secara teks, tetapi juga melalui konteks pelaksanaannya di lapangan.
Analisis terhadap dokumen hukum, terutama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana konflik interpretasi ini diatasi dan bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan.
Selain itu, studi literatur dari berbagai sumber akan memperkaya analisis dengan membandingkan pengalaman negara lain yang pernah mengalami perubahan konstitusi dan tantangan serupa.Dengan memahami semua aspek ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika dan tantangan dalam penerapan UUD 1945, serta rekomendasi untuk penguatan sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia ke depannya.
4.2 Tantangan utama dalam penegakan UUD 1945
Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, terdapat beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan dan penegakan UUD 1945 di Indonesia.
1. Masih terdapat jarak yang besar antara cita-cita konstitusi, seperti demokrasi, keadilan, dan persatuan—dengan kenyataan di lapangan. Salah satu hambatan terbesarnya adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih merajalela di berbagai sektor. Masalah ini sangat menghambat penegakan hukum yang adil dan merata. Melalui analisis dokumen hukum dan studi literatur, penelitian ini akan mengungkap seberapa besar dampak KKN terhadap penerapan UUD 1945, serta langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya.
2. 3. 4. Penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi masalah serius. Banyak aturan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya menurut UUD 1945.
Kajian pustaka telah menyebutkan hal ini, dan melalui penelaahan dokumen hukum seperti putusan pengadilan dan kasus-kasus pelanggaran konstitusi, akan dianalisis sejauh mana lemahnya penegakan hukum ini terjadi. Perbandingan dengan negara lain melalui studi literatur juga akan membantu melihat bagaimana masalah serupa bisa ditangani secara efektif.
Munculnya tantangan baru akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim juga memengaruhi sistem hukum dan pemerintahan.
Perubahan ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum agar tetap relevan dengan kondisi zaman. UUD 1945 harus mampu menjadi dasar hukum yang fleksibel namun tetap kokoh.
Penelitian ini juga menganalisis peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan isu-isu global, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan hukum lingkungan, untuk melihat kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut.
Masih lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan konstitusi. Banyak warga negara yang belum terlibat aktif dalam proses demokrasi dan cenderung pasif terhadap pelanggaran hukum. Padahal, partisipasi publik sangat penting agar pelaksanaan UUD 1945 berjalan sesuai tujuan.
BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti maraknya KKN, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dampak globalisasi dan teknologi. Meskipun telah dilakukan amandemen untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum, penerapan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita konstitusional.
5.2 Saran
Diperlukan komitmen nyata dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan hukum secara adil, memberantas KKN, meningkatkan pendidikan hukum, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan konstitusi juga sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
