LEWOLEBA — Upaya pemerintah Kabupaten Lembata menertibkan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi yang dimulai sejak rapat koordinasi 29 Juni 2026 kini mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Sebelumnya, Bupati Petrus Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati Muhammad Nasir telah menetapkan komitmen mengurai benang kusut kesulitan BBM di Lembata.
operasi satgas guna memberantas dugaan penguasaan banyak barcode oleh pihak-pihak tertentu hingga dugaan jual‑beli barcode, serta kerja sama oknum petugas untuk keuntungan pribadi perlahan diberantas. Pemerintah juga menyusun regulasi dan SOP baru untuk Operasi Transparansi BBM bersama aparat keamanan.
Hampir lima bulan berjalan, pantauan media pada Minggu (8‑11‑2026) menunjukkan perubahan positif. Pemerintah berhasil menutup celah penyimpangan distribusi, sehingga pasokan BBM ke pengecer semakin teratur dan harga mulai terkendali. Meskipun sempat terjadi fluktuasi harga akibat kondisi pasokan wilayah sebelumnya, kini harga secara bertahap kembali mendekati harga wajar.
Seorang warga bernama edu menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah. “Kami melihat ada perubahan yang jelas. Antrian semakin pendek dan harga mulai stabil. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah menepati janjinya,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang diperketat, rantai penyaluran BBM kini lebih terawasi dan tepat sasaran. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harian bersama Pertamina dan aparat penegak hukum guna menjaga kestabilan pasokan dan harga BBM di seluruh wilayah Lembata.
Masyarakat berharap langkah‑langkah ini dapat dipertahankan, sehingga kebutuhan bahan bakar untuk transportasi, usaha, dan kehidupan sehari‑hari tetap terpenuhi dengan aman dan terjangkau.
