Indonesiasurya.com, Lembata - Dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan nasional, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), pemerintah pusat menggelar Video Conference (Vicon) bertajuk Percepatan Pembangunan Satuan Pusat Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (22/10).
Kegiatan ini melibatkan jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah se-NTT, serta mitra strategis, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Pelaksana Satgas MBG Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi, mengikuti vicon dari ruang kerjanya di Kantor Bupati bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam arahannya menekankan bahwa SPPG merupakan fasilitas esensial yang wajib hadir di setiap wilayah, terutama yang memiliki populasi ibu hamil dan anak-anak.
“Di mana ada warga, maka di situ pula SPPG harus berdiri. Negara tidak boleh absen dalam urusan gizi masyarakat,” tegas Dadan. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan lokasi, menyiapkan tenaga pelaksana, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Muhamad Akbar Djohan, menyatakan kesiapan perusahaannya dalam mendukung pembangunan SPPG, terutama melalui penyediaan sarana dapur dan peralatan makan untuk daerah 3T.
“Kami telah memfinalisasi sejumlah kebutuhan utama dan siap mendukung program ini secara berkelanjutan,” ujarnya dalam forum yang sama.
Pemerintah pusat juga menargetkan penguatan program Mandiri Bersama Gizi (MBG) sebagai fondasi ketahanan pangan dan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu target utama program ini adalah produksi harian 82,9 juta butir telur atau 5.000 ton per hari melalui penguatan peran peternak lokal. Pembentukan Satgas Petani di daerah 3T menjadi langkah konkret untuk mendukung target tersebut.
Melalui forum ini, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di wilayah perkotaan semata. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk di pelosok negeri, harus mendapatkan akses yang adil terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan dasar, dan kesejahteraan.
Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan mitra strategis, pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan dapat segera terwujud. (prokompimkablembata)
