Lembata - Salah satu isu utama yang mengemuka adalah penurunan signifikan alokasi Tol Laut pada triwulan I tahun 2026. Data ini menunjukkan sejumlah kontainer mengalami penurunan dari 33 unit pada Januari menjadi hanya 19 unit pada bulan April. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di wilayah Lembata.
Pemerintah Kabupaten Lembata menggelar pertemuan strategis bersama perwakilan PT Pelni (Persero) serta pelaku usaha perikanan untuk membahas penguatan infrastruktur logistik daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor Pelni Lewoleba ini difokuskan pada upaya mengatasi berbagai hambatan distribusi yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kelautan.
Audiensi ini dihadiri oleh Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, S.P., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., serta turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lembata.
Dalam diskusi tersebut, pihak Pelni menyampaikan bahwa Kantor Pelni di Lembata telah mulai beroperasi sejak 1 April 2026. Namun, saat ini statusnya masih sebagai kantor sub-cabang. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelayanan, pemerintah daerah didorong segera mengajukan permohonan resmi kepada Pelni pusat agar status tersebut dapat ditingkatkan menjadi kantor cabang penuh.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah penurunan signifikan alokasi Tol Laut pada triwulan I tahun 2026. Data menunjukkan jumlah kontainer mengalami penurunan dari 33 unit pada Januari menjadi hanya 19 unit pada bulan April. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di wilayah Lembata.
Selain itu, penerapan sistem hub and spoke dengan rute Surabaya–Kupang–Lembata turut memperbesar biaya logistik. Biaya pengiriman dilaporkan meningkat hingga mencapai Rp2,5 juta per kontainer, yang pada akhirnya berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar lokal.
Dari sektor perikanan, kendala distribusi juga dirasakan cukup serius. Salah satu investor perikanan, Fitri, mengungkapkan adanya penumpukan stok ikan hingga 100 ton di pabrik akibat keterbatasan kontainer berpendingin (reefer container).
Akibat keterbatasan tersebut, sejumlah pelaku usaha terpaksa menggunakan jasa pengiriman swasta dengan biaya yang lebih tinggi demi menjaga kualitas komoditas dan kepastian waktu distribusi.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Bupati Lembata menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah menyurati Kementerian Perhubungan guna mengevaluasi penerapan sistem hub and spoke serta mendorong penugasan khusus kepada Pelni agar proses bongkar muat di Kupang dapat lebih fleksibel dan efisien.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tidak mempersulit para investor yang ingin berusaha di Lembata.
“Kami bekerja untuk rakyat. Tujuan utama adalah memastikan masyarakat bahagia dan sejahtera. Kepada para investor, kami selalu tekankan agar bekerja dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan dengan hati nurani yang bersih,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lembata berharap melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha, berbagai kendala logistik dapat segera teratasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.**ProkompimPemKabLembata**
