Lewoleba,Indonesiasurya.com - Masyarakat Lembata kembali dihadapkan pada persoalan yang berulang terjadi dimana publik Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Kesulitan masyarakat memperoleh bahan bakar minya satu Minggu terakhir menjadi catatan pemerintah daerah di bawah komando Petrus Kanisius Tuaq dan Muhamad Nasir.
Wakil Bupati Lembata Muhamad Nasir secara tegas mengatakan akan menuntaskan Maslaah ini
Pemda Lembata melalui wakil Bupati meminta agar dilakukan Pengawasan Ketat dalam Penyaluran BBM, hal ini penting karena, Kelangkaan.
Antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi sorotan berbagai pihak pasalnya kejadian ini terus berulang. Ada apa di balik semua ini?
Kelangkaan BBM ini, terutama jenis Pertalite dan Pertamax, turut menyebabkan lonjakan harga jual di tingkat pengecer. Sebelumnya, BBM jenis Pertalite dan Pertamax dijual dengan harga Rp 20.000 per botol, namun kini harganya melonjak menjadi Rp 30.000 per botol, meski dengan takaran yang sudah dikurangi.
Menyikapi permasalahan ini, pemerintah telah menggelar rapat bersama para pengelola SPBU untuk mengecek langsung permasalahan dan kendala yang dialami.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir kepada wartawan saat ditemui di ruangannya usai pertemuan dengan para pengelola. Selasa, (11/03/2025).
Nasir mengatakan pemerintah menghadirkan para pengelola SPBU agar bisa tahu permasalahan baik terkait kuota maupun mekanisme pendistribusian.
"Jika ada kendala yang dihadapi SPBU, pemerintah dapat membantu memfasilitasi penyelesaiannya," Ucap Nasir
Lebih lanjut Nasir mengatakan bahwa permasalahan BBM terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, dalam rapat itu ia menekankan untuk menciptakan stabilisasi dan tidak mau melihat lagi adanya antrean yang sangat menyita waktu.
"Ini kejadian hampir setiap tahun, entah lari kemana bensin ini saya juga bingung, maka dari itu nanti kami akan turun ke lapangan untuk jaga sendiri itu nosel agar tahu permasalahannya ada dimana," Ucap Nasir tegas.
Langkah ini dilakukan untuk bisa mengetahui dan memetakan pada hari apa saja mobilitas ramai dan kapan mobilitas kurang dan pemerintah ingin memastikan itu mulai dari pembongkaran, banker, sampai pada pendistribusian dan tahu jika ada kekurangan, larinya ke mana.
"Kami mau masyarakat itu memandang bahwa pemerintah hadir. Kehadiran pemerintah adalah untuk menciptakan pengendalian dan pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat yang dialamatkan terkait dengan BBM bersubsidi," Ungkap Nasir
Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah ini agar kelancaran distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak semakin terbebani.
