MAUMERE, — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sikka menyampaikan kajian kritis terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026. Dalam pernyataan yang disampaikan Sabtu (18‑10‑2026), GMNI menyatakan kekhawatiran mendalam terkait alokasi anggaran yang dinilai lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan data APBD TA 2026, total pendapatan daerah Kabupaten Sikka mencapai Rp 1,266 triliun. Sebagian besar pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,057 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 129 miliar dan pendapatan lain‑lain sebesar Rp 36,5 miliar.
Dari sisi pengeluaran, GMNI menyoroti bahwa belanja operasional mendominasi porsi anggaran, yaitu sekitar 89,71 persen dari total pendapatan. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta pos belanja tak terduga. Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 2,62 persen atau sebesar Rp 32,1 miliar. Belanja modal ini seharusnya digunakan untuk membangun jalan, irigasi, fasilitas pertanian‑perikanan, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat luas.
“Kami meragukan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka dalam mengelola keuangan daerah,” ujar juru bicara DPC GMNI Sikka. Menurut mereka, janji program “Paket JOS” yang disebut‑sebut untuk menyelamatkan Kabupaten Sikka belum terlihat wujudnya dalam alokasi anggaran tahun ini.
GMNI juga menyoroti ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, padahal Sikka memiliki potensi kekayaan alam dan wisata seperti Pantai Koka, Tanjung Kajowulu, dan wilayah Wairterang yang belum dikelola secara maksimal untuk meningkatkan PAD daerah.
Selain itu, organisasi ini mempertanyakan pengelolaan dana belanja tak terduga yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat dan bencana. GMNI meminta pemerintah daerah membuka data penggunaan dana tersebut kepada publik agar dapat dipantau oleh masyarakat.
Dari hasil kajian itu, GMNI Sikka mengajukan beberapa tuntutan utama: pertama, dilakukan audit dan rasionalisasi total terhadap APBD 2026 untuk memangkas belanja operasional yang terlalu besar dan dialihkan ke belanja modal; kedua, pembentukan badan usaha milik daerah untuk mengelola potensi wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah; ketiga, transparansi penuh terhadap penggunaan dana belanja tak terduga serta permintaan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pihak GMNI menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya membiayai keberlangsungan birokrasi. Hingga saat ini, pihak pemda Kabupaten Sikka belum memberikan tanggapan resmi terhadap kajian dan tuntutan tersebut.
