Lembata - Kemampuan fiskal yang terbatas membuat sejumlah kabupaten kabupaten/kota di Indonesia menjerit, demikian juga kabupaten Lembata provinsi NTT yang menghadapi tantangan dengan Pembatasan Belanja Pegawai 30%.
Data dari Ditjen Perimbangan Keuangan, pada tahun 2022, sebagian besar dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), digunakan untuk belanja pegawai dengan range antara 30% - 65%.. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemda masih tergantung dari Dana Transfer untuk membayarkan biaya operasionalnya. Besarnya persentase belanja pegawai dalam APBD membuat celah fiskal daerah semakin sempit.
Demikian juga data dari Badan Kepegawaian tahun Nasional tahun 2022, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah adalah 77 persen dari seluruh ASN Nasional. Apabila dirinci lebih detil, jumlah terbesar dari ASN adalah tenaga fungsional guru, tenaga medis, dan dosen. Secara nasional, rasio guru dan murid berada pada batas ideal. Namun demikian, masih dijumpai ketimpangan jumlah tenaga pendidik di daerah-daerah tertentu. Demikian juga, rasio kecukupan tenaga kesehatan sangat variatif antar daerah dan cenderung masih rendah secara nasional. Dengan adanya kebutuhan yang relatif besar terhadap tenaga pendidik dan medis, maka perlu dicari cara yang memungkinkan dengan tetap memperhatikan keterbatasan anggaran
Pemberlakuan UU 1 2022 ini, sangat berpengaruh di pemerintah provinsi NTT, yang berpotensi memengaruhi sekitar 9.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini berkontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Pada 3 Maret 2026, Pemerintah Provinsi NTT mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk membahas dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai. Rapat yang dilakukan secara virtual ini melibatkan seluruh kepala daerah se-NTT, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, yang mewakili Bupati Lembata.
Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap dampak kebijakan yang akan mulai berlaku pada tahun 2027.
Sekda Lembata dalam rapat tersebut memaparkan bahwa belanja pegawai Kabupaten Lembata saat ini telah mencapai 50,54 persen dari total APBD, dengan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5.891 aparatur, termasuk PNS, PPPK, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD.
Angka tersebut jelas melampaui batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan belanja pegawai daerah tidak melebihi 30 persen dari APBD.
Dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki Lembata, tantangan untuk mematuhi kebijakan ini menjadi semakin berat.
Meskipun terdapat rencana pengurangan pegawai dalam jumlah besar, struktur dan klasifikasi anggaran yang ada saat ini masih memungkinkan belanja pegawai tetap melebihi 30 persen.
Oleh karena itu, Sekda Lembata mengusulkan beberapa langkah teknis sebagai solusi untuk menyesuaikan anggaran tanpa mengganggu stabilitas birokrasi dan pelayanan publik.
Solusi yang diusulkan dari Lembata
Sekda Tapo Bali mengusulkan untuk melakukan reklasifikasi anggaran dalam beberapa komponen, sebagai langkah untuk mencapai target 30 persen tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Pertama, belanja asuransi bagi Kepala Daerah, ASN, dan anggota DPRD yang saat ini termasuk dalam komponen belanja pegawai, dapat direklasifikasi menjadi Belanja Barang dan Jasa. Hal ini sejalan dengan penerapan serupa untuk asuransi kesehatan bagi masyarakat dan perangkat desa.
Kedua, Sekda Lembata mengusulkan adanya diferensiasi antara jabatan politik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhitungan belanja pegawai.
Gaji dan tunjangan anggota DPRD serta Kepala Daerah sebaiknya dipindahkan ke komponen Belanja Barang dan Jasa.
Ia menekankan bahwa definisi 'pegawai' dalam UU HKPD perlu diperjelas untuk memastikan apakah hanya mencakup ASN atau juga pejabat politik.
Ketiga, dana yang bersifat transit, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang langsung diteruskan ke sekolah dan puskesmas, dapat dihitung sebagai faktor pengurang dalam perhitungan belanja pegawai.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melindungi hak serta kepastian kerja PPPK.
Gubernur Laka Lena berharap bahwa pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi fiskal yang terbatas di NTT dan memberikan penyesuaian khusus untuk daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran seperti Lembata.
“Dengan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen ini tentu berdampak bagi PPPK. Harapannya kita bisa melobi pemerintah pusat agar dengan keterbatasan fiskal NTT, kita dapat memperoleh hak khusus untuk dipertimbangkan,” ujar Gubernur Laka Lena.
Wakil Gubernur Johni Asadoma juga membuka peluang untuk negosiasi lebih lanjut, dengan merujuk pada Pasal 146 UU HKPD yang memungkinkan penyesuaian persentase belanja pegawai melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Kondisi yang Mencekam di Lembata
Bagi Kabupaten Lembata, yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal, kebijakan ini merupakan tantangan serius.
Lembata, yang merupakan salah satu kabupaten dengan anggaran terbatas di NTT, berpotensi menghadapi gejolak sosial akibat kebijakan ini.
PPPK, yang selama ini berperan besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, diperkirakan akan terdampak langsung, dengan status pekerjaan mereka yang tidak jelas setelah pemberlakuan pembatasan belanja pegawai.
Kebijakan ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang khawatir akan gangguan dalam layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Mengingat bahwa PPPK menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah-daerah seperti Lembata, kejelasan status pekerjaan mereka menjadi isu penting yang perlu segera diatasi.
Harapan untuk Penyelesaian yang Komprehensif
Dalam kesimpulannya, rapat koordinasi tersebut mencatat bahwa pembatasan belanja pegawai yang ketat dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi stabilitas birokrasi di daerah-daerah dengan keterbatasan fiskal.
Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan negosiasi dengan pemerintah pusat, serta penyesuaian regulasi yang mempertimbangkan kondisi riil daerah, terutama di NTT yang memiliki tantangan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan tengah yang dapat menjaga keberlanjutan pelayanan publik tanpa mengorbankan status pekerjaan para PPPK.
