Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata mencatat sejumlah perkembangan dalam pembangunan daerah. Capaian tersebut dipaparkan Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq dalam pidato peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Lembata, Senin, 17 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Bupati menyebut pembangunan manusia menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata tahun 2025 tercatat 69,70 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 68,95 poin.

Pada sektor kesejahteraan, angka kemiskinan juga disebut mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin turun dari 37.720 jiwa atau 24,22 persen pada 2024 menjadi 36.780 jiwa atau 23,27 persen pada 2025.

Sementara kemiskinan ekstrem turun dari 12.598 jiwa atau 8,09 persen pada 2024 menjadi 8.964 jiwa atau 5,67 persen pada 2025.

Di bidang kesehatan masyarakat, prevalensi stunting per Juli 2026 berada pada angka 11,13 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga 7,2 persen pada 2026.

Ekonomi Mulai Bergerak

Perkembangan juga terlihat pada sejumlah indikator ekonomi. PDRB per kapita Kabupaten Lembata meningkat dari Rp15,73 juta pada 2024 menjadi Rp16,95 juta pada 2025.

Pengeluaran per kapita masyarakat juga meningkat dari Rp896.749 menjadi Rp928.218 per bulan. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka turun dari 2,18 persen menjadi 1,37 persen.

Nilai investasi daerah juga meningkat, dari Rp35,62 miliar pada 2024 menjadi Rp37,49 miliar pada 2025.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, realisasi PAD tahun 2025 mencapai 100,44 persen, atau Rp39,327 miliar dari target Rp39,155 miliar.

Sementara per 16 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp20,770 miliar atau 47,20 persen dari target Rp44 miliar.

Untuk penerimaan PKB dan opsen pajak, Lembata mencatat progres 60,23 persen, yang dalam pidato tersebut disebut sebagai capaian tertinggi kedua di NTT.

Penerimaan PKB dan opsen PKB per 31 Juli 2026 mencapai Rp2,165 miliar

Pemerintahan dan Pendidikan
Dari aspek tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lembata kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi WTP untuk keenam kalinya.

Lembata juga meraih penghargaan Terbaik Pertama Regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.

Di bidang perencanaan anggaran, Lembata menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menyampaikan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tepat waktu dan disebut sebagai kabupaten pertama di NTT yang memenuhi kewajiban tersebut.

Sektor pendidikan juga mencatat capaian. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik Tahun Pelajaran 2026/2027, Kabupaten Lembata masuk dalam kelompok 10 besar terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pertanian dan Pangan Jadi Penyangga Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Lembata juga memperkuat sektor pangan. Melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, pada 2024 telah disalurkan 16,4 ton sembako. Jumlah tersebut meningkat menjadi 72 ton pada 2025.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan penyaluran 175,3 ton beras dan bawang merah. Hingga semester pertama 2026, realisasi penyaluran beras telah mencapai 120 ton.

Selain itu, pada 2025 pemerintah bersama Perum Bulog menyalurkan 890,94 ton beras dan 91.772 liter minyak goreng. Pada semester pertama 2026, penyaluran mencapai 552,72 ton beras dan 110.554 liter minyak goreng kepada masyarakat di sembilan kecamatan.

Untuk memperkuat produksi pertanian, bantuan benih juga meningkat. Pada 2024 disalurkan 8.300 kilogram, kemudian meningkat menjadi 55.135 kilogram pada 2025.

Pada 2026, pemerintah merencanakan bantuan benih tanaman pangan sebanyak 98.145 kilogram.

Selain tanaman pangan, pengembangan perkebunan dari sumber APBN juga diarahkan untuk 5.100 hektare jambu mete, 610 hektare kakao dan 200 hektare kopi.

Perikanan dan Kampung Nelayan
Pembangunan sektor perikanan juga menjadi perhatian

Pemerintah telah menyalurkan berbagai sarana pendukung bagi kelompok nelayan, antara lain 10 mesin motor tempel, lima mesin diesel, 150 alat tangkap gill net monofilamen, 15 mesin kapal ikan, 135 alat tangkap, delapan freezer box dan 59 cool box.

Lembata juga mendapatkan alokasi enam lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahap pertama 2026.

Enam lokasi tersebut berada di Kelurahan Lewoleba Tengah, Desa Babokeroang, Desa Wailolong, Desa Pantai Harapan, Desa Tapolangu dan Desa Balauring.

Infrastruktur Jadi Pengungkit Konektivitas

Di sektor infrastruktur, pembangunan Jalan Jalur Tengah segmen Waikomo-Wulandoni sepanjang 27,5 kilometer menjadi salah satu proyek strategis. Dari total tersebut, 21 kilometer telah dikerjakan, sementara 6,5 kilometer sisanya ditargetkan diselesaikan pada 2026.

Pemerintah juga menyebut pembangunan tiga Jembatan Garuda Merah Putih pada ruas Tapobaran-Hading Manuq telah diresmikan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto pada 13 Agustus 2026.

Pembenahan dan perbaikan Pelabuhan Waijarang juga sedang dilakukan. Pemerintah daerah bahkan tengah menjajaki pengembangan layanan ferry jarak jauh yang menghubungkan Surabaya–Lewoleba–daratan Timor/Atapupu atau Pelabuhan Wini.

Menurut Bupati, konektivitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari koridor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan timur Indonesia.

Tantangan Masih Besar

Di balik berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan.

Bupati menyebut kemiskinan yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, stunting, HIV/AIDS, tuberkulosis, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keterbatasan fiskal daerah sebagai tantangan pembangunan.
Lembata juga harus menghadapi risiko perubahan iklim, kekeringan ekstrem, kebakaran hutan dan lahan serta fenomena El Nino.

BBM Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Salah satu persoalan yang secara khusus disoroti dalam pidato tersebut adalah distribusi BBM.
Bupati menyatakan pemerintah terus mencari solusi terhadap persoalan BBM yang disebut telah menjadi masalah dari tahun ke tahun. Koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina, BPH Migas, PT Patra Niaga dan transportir.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga melakukan pengawasan dan penertiban, termasuk terhadap pengecer dan penjual BBM bersubsidi.

Bupati meminta dukungan masyarakat agar berbagai upaya tersebut dapat mempercepat penyelesaian persoalan BBM sehingga penyalurannya tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat.

Pada akhirnya, Bupati menegaskan pembangunan Lembata diarahkan untuk mewujudkan visi “Lembata yang Maju, Lestari, dan Berdaya Saing”, dengan nelayan, petani dan peternak sebagai kekuatan utama ekonomi rakyat.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga laut, meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, mengembangkan peternakan, serta mendorong generasi muda menjadi pelaku utama pembangunan.

Dalam pidatonya, Bupati menggambarkan Lembata sebagai daerah yang memiliki potensi besar, termasuk di sektor pariwisata, sekaligus mendorong cita-cita kemandirian pangan dan energi.

Dengan semangat Taan Tou-Tara Oneq Udeq Laleng Udeq, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat membangun Lembata dengan potensi dan kekuatan sendiri menuju daerah yang maju, lestari dan berdaya saing. (Tim).