JAKARTA — Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor S-100/PK/2026 tanggal 27 Oktober 2026 meminta seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menyelaraskan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan kebijakan fiskal nasional.
Langkah ini diambil setelah Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. APBN 2027 difokuskan untuk mendukung program prioritas pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Prioritas Penggunaan Transfer ke Daerah
Belanja negara dalam APBN 2027 mencakup Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735,5 triliun. Pemerintah daerah diingatkan bahwa:
- TKD yang sudah ditentukan penggunaannya harus dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan
- TKD yang belum ditentukan penggunaannya wajib diprioritaskan untuk:
- Pemenuhan belanja pegawai (gaji dan tunjangan 14 bulan)
- Pemenuhan belanja wajib dan alokasi Dana Desa (ADD)
- Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar masyarakat dapat terus terlayani kesehatan
Daerah Diminta Lakukan Efisiensi dan Tingkatkan Pendapatan
Kepala Daerah diminta melakukan efisiensi dan pengalokasian ulang belanja yang tidak prioritas, antara lain: belanja seremonial, studi banding, pertemuan publikasi, perjalanan dinas yang tidak mendukung output utama, serta hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal.
Di sisi pendapatan, daerah didorong untuk:
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, inovasi kebijakan, serta peningkatan basis perpajakan daerah
- Meningkatkan kualitas data potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah agar perencanaan pendapatan lebih akurat dan realistis
- Mengoptimalkan penagihan piutang agar pendapatan yang menjadi hak daerah benar-benar diterima
Evaluasi dan Pengawasan
Gubernur dan Bupati/Walikota diminta menyampaikan Rancangan APBD 2027 kepada Wakil Pemerintah Pusat di daerah paling lama 3 hari setelah disepakati bersama DPRD. Seluruh proses penyusunan dokumen anggaran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Satu Ke Menkeu.
Pemerintah pusat menegaskan, penyusunan APBD 2027 tidak boleh sekadar memenuhi formalitas, tetapi harus benar-benar mencerminkan upaya nyata dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.