LEWOLEBA — Pemerintah Kabupaten Lembata resmi menyampaikan rancangan penyesuaian kegiatan dan anggaran Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Lembata, menyusul penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Surat yang ditandatangani Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq pada 15 Oktober 2026 mencatat, alokasi TKD yang semula direncanakan Rp735.638.205.439 turun menjadi Rp700.702.117.192 atau berkurang sebesar Rp34.926.087.537. Penurunan ini merujuk pada surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan rencana penyesuaian kegiatan dan anggaran pada Rancangan APBD 2027 dalam rangka penguatan dan percepatan pencapaian RPJMD Kabupaten Lembata 2025–2029," bunyi surat tersebut.
Kemendagri Tegaskan: Efisiensi Belanja dan Prioritas Kebutuhan Pokok
Penurunan ini selaras dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-100/PK/2026 tanggal 27 Oktober 2026 yang meminta seluruh daerah menyelaraskan APBD 2027 dengan kebijakan fiskal nasional. Daerah diinstruksikan:
Pertahankan Prioritas Utama:
- Gaji dan tunjangan pegawai (14 bulan)
- Alokasi Dana Desa
- Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Efisiensi Belanja Tidak Mendesak:
- Kegiatan seremonial, studi banding, perjalanan dinas yang tidak langsung beroutput
- Hibah uang kepada instansi vertikal
Dorong Pendapatan Asli Daerah:
- Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah
- Perbaikan data potensi pendapatan
- Optimalisasi penagihan piutang daerah
Pemerintah Kabupaten Lembata berharap dukungan DPRD dalam membahas penyesuaian ini agar anggaran daerah tetap sehat dan tetap berjalan efektif melayani masyarakat di tengah penyesuaian alokasi dana dari pusat. Seluruh proses penyusunan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Satu Ke Menkeu.