Lewoleba,IndonesiaSurya.Com - Anggaran Pilkada Lembata yang bersumber dari ApBD Lembata sebesar 18 Miliar, sudah cair 40% sejak Desember 2023 sebesar 7.4 miliar dan sisa 60% Pun sudah dicairkan sejak 4 Juni 2024 namun demikian, hingga kini honor dan operasional PPK dan PPS belum dibayarkan, padahal tahapan pilkada memasuki masa coklit oleh pantarlih yang mengharuskan PPK dan PPS ikut lakukan monitoring lapangan.
Anggota Panitia adhock yang menolak namanya disebut saat dikonfirmasi mendesak KPU untuk secepatnya merealisasi anggaran operasional dan honor untuk panitia adhock.
Ketiadaan dukungan dana operasional dan honor bagi panitia adhock menghambat pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, salah satunya monitoring dan pendampingan coklit data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli).
“ kesekretariatan tidak bisa berlangsung tanpa dukungan anggaran. Sementara disisi lain KPU berharap kami harus rutin melakukan monitoring dan pendampingan kepada Pantarli. Jadi, kalaupun kami turun monitoring dan pendampingan, terpaksa beli bensin sendiri, memang kami akui kondisi sekarang masih sangat terbatas. Hanya untuk komunikasi via WA saja, kami kesulitan karena honor belum bayar, bagaimana kami bisa ada pulsa data?,”
Hermanus Tadon ketua KPU Lembata, dihubungi melalui sambungan seluler, Whatsup (5/7/2024) menjelaskan, 7,4 Miliar anggaran pilkada tahap pertama dana hibah itu untuk membiayai tahapan awal Pilkada termasuk didalamnya honor dan operasional PPS.
Sedangkan honor dan operasional PPK dari dana hibah Provinsi
Herman menjelaskan, pihaknya terus berupaya agar honor dan operasional PPS bisa dibayarkan dalam waktu dekat setelah berkoordinasi dengan pihak Bank NTT
Dikatakan ketua KPU bahwa, Semua perjalanan dinas dalam pemantauan yang dilakukan PPK dan PPS, kami arahkan untuk dicatat nanti dibayarkan setelah operasional turun. Hal ini juga disesuaikan dengan dana operasional yang turun ke masing-masing PPK dan PPS ujar Herman
Sementara itu, Sekertaris KPU Lembata, Kunradus Liwu, melalui pesan singkat Wa kepada media ini (5/7/2024) menjelaskan, yang pertama: honor dan operasional ppk itu ditanggung kpu provinsi. Pencairan harus melalui rekening giro untuk operasional dan rekening pribadi untuk honor. Pembayaran pake sistem aplikasi CMS masuk langsung rekening untuk pengendalian resiko. PPK hampir rampung membuka rekening giro untuk operasional dan rek pribadi untuk honor.
Liwu menjelaskan, Honor dan operasional PPS ditanggung oleh hibah pilkada d lembata. Prosesnya sama seperti di atas, dengan rekening operasional terpisah dengan pilgub, sedangkan rekening pribadi sama dengan proses pada ppk. Kalau sudah rampung semua, langsung cair ke masing-masing ppk dan masing-masing rekening untuk honornya.
Kunradus Liwu mengatakan bahwa, Semuanya butuh proses, mulai dari proses Pembentukan sekretariat pasca pelantikan ppk dan pps. Sekretariat terbentuk dulu baru urus rekening operasional karena, sekretariat yang kelola uang.
Mantan Sekertaris KPU Flotim ini mengatakan, Kelengkapan bahan untuk buka rekening kita butuh kerjasama ppk dan pps cepat setor saat diminta. Kalau satu hari diminta dan hari itu dipenuhi maka proses tidak berlama-lama seperti ini.
Liwu menyampaikan terima kasih kepada media ini, untuk dukungan pengawalan yang mendorong pihaknya mempercepat proses.
Diakhir konfirmasi dengan media ini,Kunradus mengatakan, Untuk operasional ppk sudah ditransfer oleh bendahara Sedang berproses melalui aplikasi cms BANK NTT. Kiranya tidak banyak kendala di sistem aplikasi BANK NTT Demikian pin Untuk honor tinggal menunggu konfirmasi dari bank NTT untuk kesiapan sistemnya.
