Ungkap Realita Sosial

Logo Banggainesia
Local Edition | | Todays News


GMNI Kecam Keras Dan Desak Propam Periksa Oknum Polisi Yang Diduga Bertindak Represif Terhadap Ketua PMKRI Ende.

“Demokrasi yang sehat lahir dari kebebasan rakyat menyampaikan pendapat, bukan dari intimidasi dan kekerasan aparat.” ujar Agung Tegas.

Indonesiasurya
Kamis, 07 Mei 2026 | 20:17:02 WIB
Ketua GMNI cabang ende

Kamis, 7 Mei 2026, Ende - Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polres Ende Terhadap ketua PMKRI Ende, mendapat reaksi keras berbagai kalangan

Salah satunya datang dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Ende.

Bung Agung Ketua Termandat GMNI Ende mengecam keras tindakan Represif yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap saudara juang Ketua PMKRI Cabang Ende

“Demokrasi yang sehat lahir dari kebebasan rakyat menyampaikan pendapat, bukan dari intimidasi dan kekerasan aparat.” ujar Agung Tegas.

Ketua GMNI Ende mengatakan, Tindakan kekerasan, (dalam bentuk dorong Dan tarik bandan, ada dugaan pemukulan), Maupun pembungkaman terhadap aktivis dan mahasiswa merupakan bentuk kemunduran demokrasi serta pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan negara hukum.

Mahasiswa bukan musuh Negara "Aparat Kepolisian", Mahasiswa adalah bagian dari kekuatan moral bangsa yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan perjuangan rakyat secara bebas dan bertanggung jawab tegas agung

Terhadap kasus dugaan tindakan Represif oknum aparat terhadap ketua PMKRI Ende, GMNI Membuat beberapa kajian hukum diantaranya ;
1. Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara dimana pada Pasal 28E ayat (3), UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Dan pada Pasal 28G ayat (1), UUD 1945 menjamin perlindungan diri dan rasa aman.

2. Bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1998, dimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan mewajibkan aparat bertindak humanis.

3. Dugaan Pelanggaran HAM
Tindakan represif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

4. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian
Jika terbukti terjadi kekerasan, maka oknum aparat wajib diperiksa secara etik maupun pidana sesuai aturan yang berlaku.

GMNI dalam rilis yang diterima media ini, menyatakan sikap dan tuntutan ;
1. Mengecam keras tindakan represif oknum aparat kepolisian terhadap saudara juang Ketua PMKRI Ende.
2. Mendesak Polri mengusut tuntas pelaku tindakan represif secara transparan dan profesional.
3. Mendesak Propam Polri memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat yang terbukti melakukan kekerasan.
4. Menuntut pemulihan nama baik dan perlindungan terhadap korban.
5. Menjamin kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi yang sehat bagi mahasiswa dan rakyat.
GmnI Ende ; Lawan Represi.!Hidup Mahasiswa Mahasiswa! !
Hidup Rakyat Indonesia!
Salam Perjuangan!


Bagikan

KOMENTAR (0)

Alamat Email anda tidak akan ditampilkan. Wajib diisi untuk kolom *

Berita Terkini

Bupati Kanis Dorong Peremajaan Jambu Mete, Lembata Kejar Investasi 2 Ribu Hektar

Rapat koordinasi yang dihadiri para penyuluh pertanian, Kepala Bappelitbangda, serta Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan

| Senin, 31 Agustus 2026
Pemkot Denpasar Salurkan Bantuan Rp700 Juta untuk Korban Gempa NTT

Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Bali yang de

| Senin, 31 Agustus 2026
Bupati Lembata Resmikan Pemanfaatan Sumur Bor, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan

Peresmian tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat terha

| Minggu, 30 Agustus 2026
KISRUH UMRAH JOMBANG! Travel Bantah Keras Tuduhan, Sebut Tiket Sudah Disiapkan

PT Annisa Ahmada Travelindo menegaskan: tiket telah disiapkan, pihak travel telah berada di bandara, dan perusahaan meny

| Minggu, 30 Agustus 2026
Bupati Lembata Serahkan SK Kepala Sekolah dan Guru, Tegaskan Jabatan Bukan Akhir Pengabdian

Dalam arahannya, Bupati Kanis Tuaq menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan

| Sabtu, 29 Agustus 2026
Akhiri Ketidakpastian Pengukuran Tanah, BPN Lembata Luncurkan Sistem FIFO Terjadwal

Pengukuran bidang tanah, yang menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan data pertanahan, kini dikelola berda

| Jumat, 28 Agustus 2026
Indeks Berita
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2026 Indonesia Surya
Allright Reserved
CONTACT US Lembata
Lembata, Nusa Tenggara Timur
Telp: +6281334640390
INDONESIA SURYA
Viewers Now: 11