Ungkap Realita Sosial
| Local Edition | | | Todays News |
|---|
Kondisi ini memicu kritik keras dari kuasa hukum yayasan, Sugiyono, SE., S.H., M.H., yang ditemui di kantornya di sela a
Dua Ranperda ini dipandang sebagai instrumen penting dalam mengisi kekosongan regulasi di tingkat daerah.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,”
PMK Nomor 24 Tahun 2024, mulai tahun anggaran 2028, pemerintah pusat berwenang melakukan penundaan hingga pemotongan Dan
Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, insan pers, dan seluruh pemangku kepen
Gubernur Melki menegaskan, situasi fiskal NTT merupakan dilema antara memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan tetap membi