INDONESIASURYA.VOM - Banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia kembali membuka luka lama: pejabat turun ke lokasi bencana bukan untuk bekerja, tetapi untuk berswafoto. Di berbagai platform media sosial, publik menyebarkan video dan foto pejabat yang hadir dengan rombongan besar, memakai rompi taktis seolah sedang melakukan operasi khusus, namun hanya berdiri di titik banjir sambil menatap kamera. Adegan memanggul karung beras untuk satu kali jepretan pun semakin mempertegas bahwa kunjungan tersebut lebih diarahkan pada citra visual ketimbang aksi nyata. Tak heran jika komentar warganet penuh dengan sindiran pedas semacam, “Datang cuma buat foto, bantuan mana?”
Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba; ia adalah pola yang berulang dari tahun ke tahun. Ketika bencana datang, pejabat tertentu justru menjadikan lokasi banjir sebagai panggung yang strategis untuk menunjukkan “kepedulian”. Padahal, warga yang terdampak membutuhkan bantuan cepat, bukan kehadiran pejabat yang sekadar melintas untuk satu-dua menit demi konten. Kunjungan yang seharusnya digunakan untuk memimpin penanganan justru berubah menjadi sesi dokumentasi, lengkap dengan kamera profesional, drone, hingga pengaturan sudut foto.
Lebih miris lagi, berbagai keluhan masyarakat menunjukkan bahwa kedatangan pejabat sering kali menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Relawan mengaku akses mereka menjadi tersendat karena protokoler mengatur area agar tampak rapi untuk pengambilan gambar. Bahkan, dalam sejumlah video, terlihat jelas bahwa warga dibiarkan menunggu karena pejabat lebih sibuk dengan sesi foto dan rekaman. Alih-alih mempercepat bantuan, kunjungan seremonial seperti ini justru menambah kerumitan di lapangan.
Sebagai seseorang yang menilai fenomena ini secara kritis, saya meyakini bahwa praktik semacam ini adalah bentuk pencitraan yang tidak etis dan tidak sensitif terhadap penderitaan warga. Bencana seharusnya menjadi momentum bagi pejabat untuk menunjukkan kepemimpinan nyata bukan sekadar visualisasi kepedulian. Ketika kamera menjadi lebih penting daripada koordinasi penanganan, maka yang hadir bukanlah pejabat publik, melainkan aktor yang memainkan peran di panggung bencana. Dan selama pola ini terus dibiarkan, korban banjir akan terus menanggung bukan hanya dampak bencana alam, tetapi juga bencana pencitraan.
Turun Lapangan Tapi Tanpa Aksi: Pencitraan yang Semakin Transparan
Turun ke lapangan seharusnya menjadi kesempatan bagi pejabat untuk memimpin penanganan bencana secara langsung, namun kenyataan yang sering terlihat di media sosial justru menampilkan hal sebaliknya. Masalahnya bukan pada kunjungannya, melainkan pada pola kunjungan yang dilakukan: datang dengan rombongan besar, membuat kerumunan yang menghambat relawan, tidak membawa logistik, serta tidak memimpin koordinasi apa pun di lokasi. Alih-alih bekerja, yang terlihat justru sesi foto yang terencana dengan baik lengkap dengan pengambilan gambar dari berbagai sudut seolah-olah mereka baru saja melakukan intervensi besar untuk menolong warga.
Foto-foto yang kemudian diunggah ke akun resmi pemerintah maupun akun pribadi pejabat tersebut menciptakan kesan bahwa mereka turun tangan secara nyata. Padahal di saat bersamaan, warga masih menunggu bantuan yang tidak kunjung tiba. Banyak unggahan di media sosial menunjukkan bahwa distribusi logistik baru dilakukan setelah pejabat meninggalkan tempat, sementara relawan mengeluh bahwa akses mereka terganggu oleh protokoler yang sibuk mengatur lokasi agar tampak rapi untuk kepentingan dokumentasi. Dalam situasi darurat, tindakan semacam itu bukan hanya tidak membantu, tetapi juga menunda penanganan yang seharusnya lebih cepat dan tepat sasaran.
Fenomena ini jelas bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia mencerminkan pola pencitraan yang makin transparan dan kini semakin mudah terbaca publik. Bencana dijadikan panggung untuk membangun persepsi kepedulian, sementara upaya substansial seperti perbaikan drainase, penertiban tata ruang, dan mitigasi jangka panjang terus diabaikan. Ketika kamera menjadi prioritas utama, maka kunjungan pejabat kehilangan maknanya sebagai bentuk tanggung jawab publik, berubah menjadi sekadar proyek visual yang menutupi ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani bencana secara menyeluruh.
Masyarakat Kini Tidak Bisa Lagi Dibohongi Kamera
Masyarakat hari ini bukan lagi penerima informasi yang pasif. Dengan hadirnya media sosial, setiap orang bisa menjadi saksi langsung kondisi lapangan. Berbagai video yang beredar menunjukkan bagaimana sejumlah pejabat hanya berdiri diam tanpa memberi instruksi, bagaimana mereka tiba-tiba memanggul bantuan ketika kamera mulai merekam, atau hanya berada di lokasi tidak lebih dari lima menit. Semua itu terekam jelas dan tersebar luas, membuat publik bisa menilai sendiri mana aksi nyata dan mana sekadar pencitraan.
Reaksi publik pun tidak lagi lembut. Komentar-komentar yang memenuhi unggahan resmi pemerintah dan postingan warga memperlihatkan rasa muak yang semakin sulit dibendung. Kalimat seperti, “Kalau mau bantu, bantu benar. Kalau cuma foto, kami juga bisa,” atau “Korban butuh kehadiran negara, bukan kehadiran kamera,” menjadi simbol kemarahan kolektif masyarakat yang sudah jenuh dengan drama di tengah bencana. Suara publik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi mudah diyakinkan oleh potretan yang sengaja dikurasi.
Pada akhirnya, banjir bukanlah panggung untuk bersandiwara politik. Masyarakat kini bisa melihat, menilai, dan mengkritik dengan lebih jernih berkat keterbukaan informasi di media sosial. Ketika pejabat hanya sibuk membuat citra, bukan bekerja, publik langsung tahu dan tidak segan mengungkapkannya. Inilah bukti bahwa era pencitraan tanpa substansi sudah lewat. Pejabat yang benar-benar bekerja akan terlihat dari hasilnya bukan dari jumlah foto yang berhasil mereka ambil di lokasi bencana.
Banjir Bukan Panggung Politik
Banjir bukanlah panggung politik, dan masyarakat yang sedang berjuang menyelamatkan hidupnya bukanlah penonton yang bisa dipermainkan. Dalam situasi darurat, rakyat membutuhkan tindakan cepat, koordinasi matang, dan kehadiran negara yang benar-benar memihak keselamatan warga. Ketika pejabat justru datang hanya untuk memperlihatkan diri, bukan bekerja, itu menunjukkan betapa jauhnya mereka dari realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Bencana seharusnya menjadi ruang bagi pemerintahan untuk membuktikan kompetensinya, bukan tempat mencari keuntungan visual.
Pencitraan di tengah penderitaan publik bukan sekadar kekeliruan komunikasi, melainkan bentuk pengkhianatan moral. Bagaimana mungkin seseorang yang diberi mandat untuk melindungi justru menjadikan musibah sebagai latar foto untuk meningkatkan citra diri? Tindakan semacam itu merendahkan martabat para korban dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Rakyat tidak meminta pejabat tampil heroik; mereka hanya meminta kehadiran yang nyata, keputusan yang cepat, dan empati yang tidak dibuat-buat. Ketika hal sederhana itu saja tidak mampu dipenuhi, maka wajar jika kepercayaan publik runtuh sedikit demi sedikit.
Seorang pemimpin sejati tidak membutuhkan kamera untuk mengukur pengabdiannya. Kepemimpinan terlihat dari kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga, dari kemampuan menggerakkan aparat untuk bekerja cepat, dan dari kesediaan turun tanpa pencahayaan panggung. Jika seorang pejabat sungguh ingin dihormati, maka kehormatan itu lahir dari tindakan konkret, bukan dari pose-pose simbolik yang hanya indah di layar tetapi hampa di lapangan. Publik kini jauh lebih kritis; mereka bisa membedakan mana yang bekerja dan mana yang berpura-pura bekerja.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan aktor di tengah bencanas mereka membutuhkan pemimpin yang hadir tanpa naskah dan tanpa panggung. Seorang pemimpin yang benar-benar turun tangan akan terlihat dari bagaimana ia menyingsingkan lengan, bukan dari berapa banyak foto yang beredar di media sosial. Banjir bukan momen untuk memainkan drama politik; ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa negara masih peduli. Dan jika ada pejabat yang lebih sibuk membangun citra daripada menyelamatkan rakyatnya, maka sejarah dan masyarakat sendiri yang akan mengingat bahwa pada saat dibutuhkan, mereka memilih kamera ketimbang kemanusiaan.
