Lembata - Ironi berulang tentang carut marut persoalan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Lembata provinsi NTT masih berulang. Rezim pemerintahan berganti, janji penataan distribusi BBM terus bergema, tetapi antrean panjang di SPBU, harga eceran yang melambung, dan kelangkaan yang berulang masih menjadi pemandangan sehari-hari.
Persoalan ini bukan lagi sekadar gangguan distribusi, melainkan telah menjadi wajah dari pembiaran yang berlangsung selama puluhan tahun.
Data distribusi BBM menunjukkan bahwa sejak Januari 2024 hingga 24 Juni 2026, total BBM yang dibongkar ke Lembata mencapai 11.428 KL. Sebanyak 59,5 persen di antaranya adalah Solar (6.804 KL), disusul Pertalite 23,6 persen (2.702 KL), Minyak Tanah 9 persen (1.031 KL), Pertamax 7,1 persen (809 KL), dan Pertadex hanya 0,7 persen (82 KL).
Pada April 2026, volume bongkar mencapai 1.236 KL Solar, 484 KL Pertalite, dan 195 KL Minyak Tanah.
Memasuki Mei terjadi penurunan di hampir seluruh jenis BBM. Solar turun 9,1 persen, Minyak Tanah turun 17,4 persen, sedangkan Pertalite turun 1,9 persen. Hingga 24 Juni 2026, volume bongkar kembali lebih rendah karena data belum mencakup satu bulan penuh.
Di atas kertas, angka-angka itu terlihat normal. Namun ketika dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan BPH Migas, muncul sejumlah kejanggalan yang memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola distribusi BBM di Lembata.
Kuota BBM tahun 2026 untuk Kabupaten Lembata hanya 2.373 KL Solar, 2.289 KL Minyak Tanah, dan 6.411 KL Pertalite. Angka tersebut hanya sekitar 1–2 persen dari total kuota Provinsi NTT. Dibandingkan kabupaten lain, Lembata berada di kelompok penerima kuota terendah.
Namun yang paling mengundang tanda tanya adalah data Solar. Realisasi bongkar periode April hingga 24 Juni mencapai 3.124 KL, atau sekitar 131,6 persen dari kuota tahunan. Sebaliknya, Pertalite baru mencapai sekitar 20,7 persen dari kuota tahunan dan Minyak Tanah sekitar 19 persen.
Perbedaan ini harus dijelaskan secara terbuka. Apakah terdapat penyesuaian kuota, perubahan metode pencatatan, atau memang terjadi persoalan administrasi dalam pelaporan distribusi? Transparansi menjadi penting agar publik memperoleh kepastian mengenai kondisi sebenarnya.
Kelangkaan yang Tidak Pernah Selesai
Bagi masyarakat Lembata, statistik bukanlah persoalan utama. Yang mereka alami adalah antrean kendaraan yang mengular, pengecer yang menjual BBM jauh di atas harga resmi, serta biaya transportasi yang terus meningkat.
Akibatnya, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Nelayan mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Petani membayar ongkos angkut lebih mahal. Pelaku UMKM kehilangan daya saing. Inflasi daerah pun terus dibayangi oleh tingginya biaya distribusi.
Ironisnya, kondisi tersebut terus berulang meski pemerintahan daerah silih berganti.
Omon-Omon Sejak 2023
Harapan sempat muncul pada tahun 2023.
Dalam rapat gabungan antara DPRD Lembata, Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas saat Penjabat Bupati dijabat Marsianus Jawa, persoalan utama sebenarnya telah dipetakan.
Wakil Ketua DPRD Lembata, Ciku Namang, mengungkapkan bahwa hasil rapat menghasilkan dua rekomendasi utama. Akar masalah kelangkaan BBM bukan semata jumlah kuota, melainkan distribusi dan keterbatasan fasilitas penampungan.
Artinya, solusi telah diketahui sejak tiga tahun lalu.
Namun hingga pertengahan 2026, masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Antrean tetap panjang. Distribusi belum tertata. Infrastruktur penunjang belum berubah secara signifikan.
Rekomendasi yang seharusnya menjadi dasar pembenahan justru seolah berhenti sebagai dokumen rapat.
Dugaan Adanya Kepentingan
Di tengah kondisi itu, beredar berbagai dugaan mengenai adanya pihak-pihak yang diuntungkan dari buruknya tata niaga BBM.
Ketika pasokan sulit diperoleh di SPBU, harga di tingkat pengecer meningkat tajam. Semakin langka BBM, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh para pelaku yang menjual di luar mekanisme resmi.
Dugaan tersebut tentu memerlukan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Namun satu hal yang tidak dapat dibantah adalah bahwa sistem distribusi yang tidak efisien menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Empat Dekade Pembiaran
Persoalan BBM di Lembata bukan cerita baru. Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat telah hidup dengan kelangkaan yang datang silih berganti. Pemerintah berganti, DPRD berganti, pejabat Pertamina berganti, tetapi pola persoalannya tetap sama.
Padahal kebutuhan energi merupakan urat nadi pembangunan daerah kepulauan seperti Lembata.
Selama distribusi masih bergantung pada sistem yang rentan keterlambatan, kapasitas penampungan tidak ditingkatkan, pengawasan tidak diperketat, serta rekomendasi hanya berhenti di meja rapat, maka masyarakat akan terus menjadi korban.
Saatnya Berhenti Menormalisasi Krisis
Kelangkaan BBM tidak boleh lagi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah bagi warga Lembata.
Pemerintah daerah, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan perlu membuka data distribusi secara transparan, menjelaskan perbedaan antara kuota dan realisasi, mempercepat pembangunan fasilitas penampungan, serta memperbaiki sistem distribusi hingga benar-benar menjangkau masyarakat.
Sebab, di balik setiap liter BBM yang terlambat tiba, ada nelayan yang gagal melaut, ada petani yang menunda panen, ada pelaku usaha yang kehilangan pendapatan, dan ada keluarga yang harus membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih mahal.
Selama akar persoalan tidak diselesaikan, kelangkaan BBM di Lembata akan terus menjadi warisan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya—sebuah bukti bahwa pembiaran yang berlangsung selama puluhan tahun akhirnya telah berubah menjadi krisis yang dianggap biasa.
