Mobilitas orang Manggarai ke Bali merupakan bagian dari arus perpindahan orang Nusa Tenggara Timur (NTT) ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur. Bali, sebagai destinasi pariwisata internasional, menawarkan peluang kerja di sektor jasa, pariwisata, konstruksi, hingga pendidikan yang sulit ditemukan di kampung halaman. Bagi banyak anak muda Manggarai, merantau ke Bali bukan sekadar pilihan, tetapi strategi bertahan hidup dan meraih mobilitas sosial.
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika mobilitas ini semakin kompleks karena munculnya fenomena diskriminasi dan stereotip negatif terhadap perantau asal NTT, termasuk Manggarai. Diskriminasi itu terutama dirasakan dalam akses tempat tinggal (kos-kosan) dan kesempatan kerja, serta dalam cara sebagian kelompok masyarakat memandang identitas “orang timur”. Kondisi ini menempatkan perantau Manggarai dalam posisi serba sulit: dibutuhkan tenaganya, tetapi kerap dicurigai dan distigma.
Gelombang perantau Manggarai ke Bali terus menguat seiring berkembangnya jaringan sosial antardaerah dan narasi kesuksesan perantau yang pulang membawa uang dan status baru. Banyak di antara mereka datang sebagai pekerja informal, buruh bangunan, pekerja hotel dan restoran, pekerja rumah tangga, atau mahasiswa yang sambil kuliah sambil bekerja untuk membiayai hidup dan pendidikan. Jaringan keluarga dan organisasi kedaerahan, seperti paguyuban dan kelompok mahasiswa, berperan besar dalam membantu adaptasi awal para pendatang baru.
Namun, semakin besar jumlah perantau, semakin kompleks pula persoalan sosial yang muncul. Tidak semua pendatang datang dengan bekal keterampilan memadai atau kesiapan memahami adat dan aturan lokal di Bali. Di sisi lain, tidak semua pemilik kos atau pemberi kerja memiliki perspektif inklusif mengenai keragaman etnis dan budaya. Ruang sosial yang semestinya menjadi arena perjumpaan justru bisa berubah menjadi ruang kecurigaan ketika ada konflik yang melibatkan oknum perantau.
Salah satu bentuk diskriminasi yang paling terasa adalah penolakan terhadap warga NTT, termasuk Manggarai, saat mencari tempat kos. Berbagai kesaksian menunjukkan adanya pengumuman tidak tertulis maupun pernyataan lisan pemilik kos yang menolak menyewakan kamar kepada “orang NTT” atau “orang timur”, sering kali akibat generalisasi dari kasus keributan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kecil perantau. Dalam beberapa kasus, warga NTT akhirnya memilih pulang kampung massal karena sulit memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.
Diskriminasi juga muncul dalam proses rekrutmen kerja. Kasus penolakan lamaran kerja seorang warga NTT yang dokumennya dicoret dengan keterangan bernuansa SARA menunjukkan bagaimana stereotip negatif bisa menjelma menjadi praktik diskriminatif yang terang-terangan. Peristiwa seperti ini bukan hanya melukai individu, tetapi juga mengirim pesan sosial bahwa identitas etnis tertentu dianggap “tidak pantas” atau “tidak diinginkan” dalam dunia kerja, terlepas dari kompetensi personal.
Diskriminasi yang dialami perantau Manggarai di Bali tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berakar pada stereotip yang terbentuk akibat ulah segelintir oknum yang terlibat dalam keributan, tindak kekerasan, atau pelanggaran hukum. Tindakan sebagian kecil individu kemudian digeneralisasi menjadi citra negatif tentang seluruh kelompok warga NTT, termasuk Manggarai. Stereotip seperti “kasar”, “pembuat onar”, atau “tidak tertib” beredar di ruang percakapan sehari-hari, media sosial, hingga pemberitaan media jika tidak dikelola secara hati-hati.
Padahal, banyak kesaksian yang menegaskan bahwa mayoritas perantau Manggarai hidup tertib, bekerja keras, dan mampu membangun kepercayaan dengan pemilik kos maupun warga lokal. Beberapa pemilik kos bahkan mempercayakan pengelolaan kos kepada penyewa asal Manggarai karena dikenal jujur dan bertanggung jawab. Kontras antara realitas mayoritas dan stigma minoritas ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh framing dan narasi publik dalam membentuk persepsi sosial.
Dalam situasi yang tertekan oleh stigma dan diskriminasi, peran organisasi kedaerahan seperti paguyuban NTT, kelompok mahasiswa, dan komunitas Manggarai di Bali menjadi sangat penting. Organisasi-organisasi ini tidak hanya menjadi ruang solidaritas dan dukungan emosional, tetapi juga wadah edukasi, advokasi, dan mediasi konflik. Tokoh-tokoh muda Manggarai di Bali mendorong agar organisasi rutin melakukan pendidikan mengenai etika hidup di Bali, penghormatan terhadap adat lokal, serta kedisiplinan menaati hukum dan norma setempat.
Selain itu, organisasi kedaerahan didorong untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan internal terhadap anggotanya, terutama yang tinggal di lingkungan kos-kosan padat. Pendataan ini berguna untuk memudahkan koordinasi jika terjadi masalah dan membantu memastikan bahwa perilaku oknum tidak mencoreng nama baik komunitas secara keseluruhan. Organisasi juga dapat berperan sebagai jembatan dialog antara perantau Manggarai dengan desa adat, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan di Bali.
Untuk menjawab tantangan diskriminasi, beberapa strategi perlu dilakukan secara simultan oleh berbagai pihak. Di tingkat komunitas perantau Manggarai, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi, terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Peningkatan profesionalisme dan etos kerja akan memperkuat posisi tawar perantau di pasar kerja sekaligus mengurangi potensi konflik yang bersumber dari ketidakmampuan beradaptasi dengan standar kerja lokal.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan lembaga terkait di Bali perlu memastikan bahwa praktik perekrutan kerja dan penyediaan tempat tinggal tidak mengandung unsur diskriminatif yang berbasis SARA. Kasus-kasus dugaan diskriminasi wajib ditindaklanjuti secara transparan agar menumbuhkan rasa keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Dialog antaretnis dan kegiatan bersama lintas komunitas—seperti gotong royong, kegiatan budaya, atau forum diskusi—dapat menjadi sarana penting untuk meruntuhkan stereotip dan menggantinya dengan pengalaman perjumpaan yang lebih manusiawi.
Media massa dan media sosial juga memiliki tanggung jawab etis untuk tidak memperkuat stigma melalui judul, narasi, atau framing yang menggeneralisasi seluruh kelompok berdasarkan tindakan oknum. Pemberitaan yang berimbang, verifikasi ketat, serta penekanan pada nilai kemanusiaan dan keberagaman akan membantu meredam polarisasi dan mengembalikan Bali sebagai ruang hidup yang ramah bagi semua pendatang beritikad baik.
Mobilitas perantau Manggarai ke Bali adalah cerita tentang harapan dan perjuangan, namun juga tentang luka sosial akibat diskriminasi dan stereotip. Di satu sisi, mereka datang membawa tenaga, kreativitas, dan mimpi untuk hidup lebih layak; di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan tembok tak kasat mata berupa kecurigaan dan penolakan yang tidak adil.
Menciptakan Bali yang inklusif bukan hanya tugas perantau Manggarai untuk “menyesuaikan diri”, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pihak untuk menempatkan martabat manusia di atas prasangka. Selama relasi antarwarga dibangun di atas penghormatan timbal balik, penegakan hukum yang adil, dan komunikasi yang jujur, mobilitas orang Manggarai ke Bali dapat menjadi jembatan penguatan persaudaraan, bukan sumber perpecahan. Artikel ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan, organisasi kedaerahan, dan masyarakat luas untuk melihat lebih jernih persoalan mobilitas dan diskriminasi, lalu bergerak mencari solusi yang manusiawi dan berkelanjutan.
