Lewoleba – Eksistensi budaya Lamaholot di tengah arus digitalisasi menjadi perhatian utama dalam talk show budaya yang digelar dalam rangkaian Festival Internasional Lamaholot. Para narasumber menegaskan, teknologi digital seharusnya menjadi alat untuk memperkuat identitas budaya, bukan menggantikannya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Anselmus Assan Olla menyoroti lemahnya regenerasi budaya Lamaholot, mulai dari penggunaan bahasa daerah hingga pemakaian busana adat yang semakin ditinggalkan generasi muda.
“Regenerasi budaya Lamaholot tidak berjalan. Unsur budaya seperti bahasa daerah dan pakaian adat mulai ditinggalkan. Bahkan ada orang asing yang lebih fasih berbahasa kita dibanding anak-anak kita sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah hadirnya dunia digital yang kerap dipandang sebagai peradaban baru. Padahal, teknologi digital hanyalah alat yang seharusnya dimanfaatkan untuk melestarikan kebudayaan.
Ia mendorong lahirnya karya-karya kreatif berbasis budaya lokal, termasuk film animasi atau kartun yang mengangkat cerita rakyat Lamaholot. Baginya, pelestarian budaya harus dimulai dari keluarga melalui pendidikan karakter dan pembiasaan penggunaan bahasa ibu.
“Saya menerapkan aturan di rumah, Sabtu dan Minggu wajib menggunakan bahasa Adonara. Telepon genggam baru boleh dipakai setelah itu. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan budaya Lamaholot tinggal menjadi kenangan atau mewariskannya kepada generasi berikutnya?” katanya.
Sementara itu, Petrus Demong, Kepala Dinas Kominfo mengingatkan, perubahan merupakan keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengutip pandangan seorang novelis Prancis yang menyebut bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri.
Dalam konteks pemerintahan digital, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata menjelaskan, pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur, platform, serta layanan digital yang mendukung pelayanan publik dan pengembangan masyarakat.
Saat ini, infrastruktur telekomunikasi di Lembata telah menjangkau 37 titik di sembilan kecamatan, meskipun masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet. Sebagai daerah kategori 3T, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu mulai memanfaatkan layanan berbasis satelit seperti Starlink.
Pemerintah juga berharap lahirnya platform digital lokal yang terintegrasi dengan portal resmi pemerintah daerah sehingga aktivitas seluruh organisasi perangkat daerah dapat dipantau secara terpadu.
“Langkah konkret yang dapat dilakukan saat ini adalah setiap OPD memiliki akun media sosial resmi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Literasi digital, keamanan digital, dan etika bermedia juga menjadi bagian penting yang terus kami dorong,” jelasnya.
Doktor kebudayaan sekaligus peneliti tenun Lamaholot, Miss Linda, menilai era digital justru membuka peluang besar bagi pelestarian dan pengembangan warisan tekstil tradisional. Selama lebih dari satu dekade meneliti tenun Lamaholot, ia melihat pentingnya dokumentasi digital melalui buku elektronik, media sosial, dan platform daring lainnya.
Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis tenun perlu tetap mempertahankan penggunaan bahan kapas dan motif tradisional agar nilai budaya tidak hilang di tengah tuntutan pasar.
“Kita bisa memanfaatkan Instagram atau website untuk memasarkan tenun. Tetapi yang terpenting adalah mempertahankan motif, makna, dan cerita di balik setiap karya,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan anak-anak muda dalam mempromosikan budaya Lamaholot melalui media digital, seraya mengingatkan bahwa konten yang dipublikasikan tidak hanya menampilkan bentuk dan ragam hias, tetapi juga filosofi yang terkandung di dalamnya.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lembata, Dokter Manto, menegaskan, kebudayaan telah menjadi fondasi utama dalam dokumen pembangunan daerah maupun nasional periode 2025–2045. Menurutnya, transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan harus dilandasi oleh ketahanan sosial budaya.
Ia menyebut konsep-konsep lokal seperti muro dan duang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan budaya.
“Pembangunan kebudayaan tidak hanya soal festival. Di dalamnya ada literasi budaya, ekonomi budaya, pendidikan, kesetaraan gender, hingga ekologi budaya. Semua itu sudah termuat dalam dokumen perencanaan daerah,” katanya.
Dokter Manto mengakui dirinya sendiri belum fasih berbahasa daerah, namun menilai hal tersebut menjadi pengingat bahwa ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya harus terus diperluas.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kristianus Molan, menyoroti menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap aktivitas budaya seperti menenun dan menari daerah.
Menurutnya, banyak anak muda berusia 25 tahun yang tidak lagi memiliki keterampilan menenun.
Ia menekankan pentingnya digitalisasi sebagai sarana dokumentasi budaya yang selama ini diwariskan secara lisan.
“Cerita rakyat, bahasa ibu, dan tradisi adat harus diarsipkan secara digital. Jika tidak, kita berisiko kehilangan warisan budaya yang selama ini hanya dituturkan dari generasi ke generasi,” ujarnya.
Menutup diskusi, Anselmus Assan Olla mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam gerakan literasi budaya. Ia mencontohkan sejumlah komunitas yang secara mandiri mendokumentasikan proses pembuatan tenun mulai dari kapas hingga menjadi kain.
“Kalau ada orang yang bisa melakukannya dengan biaya sendiri, mengapa kita tidak? Pemerintah adalah fasilitator. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan, kolaborasi, dan daya dorong agar budaya Lamaholot tetap kuat di tengah perubahan zaman,” pungkasnya.
