Indonesiasurya.com, Lembata - Salah satu anggota Fraksi Nasdem DPRD Lembata dikeluarkan dari ruang sidang saat berlangsung dialog antara DPRD, dan Forkompinda dengan Forum Parlemen Jalanan Lomblen (Formalen), Senin, 8/9/2025

Salah satu kader Nasdem kemudian di minta keluar dari ruang sidang karena dinilai tidak memenuhi kewajiban dengan  mangkir dari sidang Paripurna DPRD yang merupakan agenda wajib Lembaga dan wajib juga diikuti semua anggota DPRD.

Ketua DPRD Lembata, Syafrudin Sira Purab menyayangkan aksi damai yang dilakukan Forum Parlemen Jalanan Lomblen (Formalen), diwarnai aksi yang tak elok untuk dilihat publik Lembata. Pasalnya, aksi yang diawali dengan damai harus berakhir  ricuh akibat ulah anggota DPRD Lembata, John S. Batafor.  dari partai Nasdem.

Ketua DPRD Lembata Syafrudin Sira meminta maaf kepada Publik Lembata, Forkompinda dan massa Aksi Formalen karena kejadian ini diluar dugaan yang mencoreng DPRD sebagai Lembaga.

Syafrudin mengatakan, Soal sikap anggota fraksi Nasdem  John Batafor terkait penolakannya terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi adalah sikap pribadi. Begitu juga ketika John yang awalnya menolak Pakaian Dinas lalu pada akhirnya menerima juga adalah sikap dan komitmen Pribadi. Yang kami sesalkan adalah etika sebagai anggota DPRD ketika menerima massa aksi yang dihadiri oleh Forkompimda. Kejadian tadi tidak elok,” tegas Syafrudin, 8 September 2025.

Ketua DPRD Lembata kemudian meminta Jhon Batafor anggota fraksi Nasdem untuk meninggalkan ruang sidang menjelaskan, Dia tidak hadir dalam paripurna. Itu agenda Lembaga yang wajib diikuti oleh semua anggota DPRD. John mangkir dari sidang Paripurna tanpa ada keterangan atau pemberitahuan. Ini Lembaga, kita semua diikat oleh aturan. Paripurna mangkir tapi saat massa aksi dari Formalen datang ia hadir.  Saya minta dia keluar dari ruangan karena memang sejak awal John tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota DPRD,” ungkap Syafrudin.

Hal yang paling memalukan dan disesali oleh Syafrudin adalah kalimat caci maki yang dikeluarkan oleh kader Nasdem John Batafor.

Selain cacian, menurut Syafrudin, anggota fraksi nasdem John Batafor juga menuding semua yang ada ruangan tersebut sebagai pencuri dan penipu.

“Ini yang saya sesalkan. Sebagai anggota DPRD mesti memilih kalimat yang santun dan menjaga bahasa.

Pertanyaannya tudingan penipu dan pencuri itu ditujukan kepad siapa ? Apakah kepada kami pimpinan DPRD dan anggota yang lain ? Atau ditujukan kepada Kapolres, Bupati, Dandim dan Sekda ? Disana juga ada para kepala Dinas. Ini yang kami sesalkan,” ungkapnya.

Menurut Syafrudin, John Batafor dalam sidang paripurna dan atau agenda sidang yang lain bukan hanya kali ini saja. Ia sudah sering mangkir dalam agenda wajib DPRD baik sidang paripurna dan agenda sidang yang lainnya.

Disinggung terkait sikap Lembaga DPRD menanggapi persoalan ini, Syafrudin mengungkapkan belum ada sikap resmi dari Lembaga

Dialog antara Formalen, bersama DPRD dan Forkompinda Lembata dipandu oleh Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali ini  awalnya berjalan lancar sayangnya diakhiri dengan kericuhan dan saling mengeluarkan kata kata makian oleh anggota DPRD Lembata.

Awal kericuhan

Ketika Choky salah satu orator aksi menyebut Anggota DPRD Lembata, John S. Batafor, menolak sejumlah tunjangan, baik itu transportasi perumahan juga jahit pakaian Spontan anggota dewan yang hadir protes karena hal yang diungkap Choky dinilai tidak benar.

Protes serentak yang di gumam anggota DPRD tersebut karena, Jhon Batafor anggota fraksi Nasdem yang semula menyatakan ke publik menolak jahit pakaian ternyata diam-diam jahit juga baju di Kupang gunakan anggaran daerah.

Kejadian ini serentak menaikan tensi dialog, karena penyataan Choky terkait penolakan pakaian Dinas anggota DPRD oleh John Batafor mendapat sorakan dari anggota DPRD lainnya.

Tidak menerima ia disoraki John Batafor, anggota DPRD Lembata Partai Nasdem ini, langsung menyambar dengan teriakan  dan suara tinggi sekalipun Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq dan Dandim berusaha untuk meredahkan suasana.

Situasi kian memanas, karena John Batafor menuding Salah Satu Wakil Ketua DPRD Lembata, Fransiskus Chiku Namang dengan sebutan ‘mulut perempuan’. Bukan hanya itu saja, John Batafor juga mengeluarkan kata makian, sembari menyebut, pencuri dan penipu semua yang ada dalam ruangan.

Sayangnya, masih ada Forkompimda, anggota DPRD lainnya dan massa Formalen didalam ruangan dialog tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lembata, Fransiskus Xaverius Namang mengungkapkan gaji dan tunjangan DPRD saat ini berlaku sejak Thn 2022, jauh sebelum kami menjadi wakil rakyat.

Kami juga sudah melakukan banyak efisiensi sejak berlakunya Inpres No. 1 tahun 2025 ujar Namang

Mobil pimpinan tetap yang lama, Perjalanan dan Bimtek dikurangi juga biaya makan minum rapat rapat. Kalau besaran tunjangan Transportasi dan Perumahan yang dianggap besar itukan penilaian sangat subjektif,” ungkap Namang.

Menurutnya, semua penghasilan dan tunjangan diatur dalam PP 18 Thn 2017 sepanjang tidak melebihi tunjangan perumahan dan trasnportasi DPRD provinsi dan sesuai Kondisi Keuangan Daerah.
Disinggumng terkait situasi aksi yang berakhir nyaris ricuh dan saling caci maki, Namang enggan berkomentar.

“Minta maaf Reu. Tanyakan ke aktor yang mau miskinkan DPRD saja. Saya tadi tidak lihat masyarakat dari Dapil IV daerah yang saya wakili. Jadi saya menikmati saja dialog tadi. Bahwa ada riak-riak tanyakan saja pada yang teriak-teriak tadi di ruangan,” tutup Namang.

Massa yang tergabung dalam Formalen mendatangi Gedung DPRD Lembata, dipimpin Heribertus Tanatawa selaku Penanggung Jawab Aksi (Koordinator Umum) dan Syaiful Nene Kapala Selaku Koordinator Lapangan membawa sejumlah spanduk  dengan tulisan DPR TUNJANGAN TINGGI RAKYAT TELANJANG KAKI, JABATAN ITU PENGABDIAN BUKAN BISNIS MENGHABISKAN KEKAYAAN, UANG RAKYAT JANGAN CEKE SENDIRI, MISKINKAN DPRD SEJAHTERAKAN RAKYAT LEMBATA.

Setidaknya ada beberapa  spanduk yang bertuliskan seruan moral, RAKYAT EFISIENSI PEJABAT ROYALSIENSI, TURUNKAN TUNJANGAN ATAU TURUN DARI JABATAN, VOX POPULI VOX DAY, YANG BEBAN ITU DPR BUKAN GURU HONORER, TUNJANGAN MENINGKAT RAKYAT MELARAT, dan TUNJANGAN JUMBO KINERJA LOYO.

Dalam aksi itu Formalen menhadirkan empat oprator sekaligus. Selain Emanuel Boli dan Choky, dua orator lain Heri Tanatawa dan Broin Tolok juga menyampaikan tuntutan dan seruan moral yang sama.

Broin Tolok aktivis yang hadir bersama formalen mengatakan sertidaknya ada beberapa Tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaktu Memangkas Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Lembata yang dinilai sangat Fantastis dan hal ini Patut diduga merupakan Hasil Kompromi antara Bupati Lembata dan DPRD Lembata,
Selain itu Broin Tolok juga Menuntut agar pimpinan DPRD Lembata untuk segera menempati Rumah Jabatan DPRD Lembata,