Bencana banjir dan longsor parah yang menghantam beberapa provinsi di Sumatera akhir 2025 bukan hanya angka statistik—ia adalah panggilan keras bagi bangsa yang ingin bertahan di tengah perubahan iklim dan tekanan pembangunan.
Dalam beberapa hari, ratusan nyawa melayang, ribuan orang luka-luka, dan puluhan ribu rumah rusak. Laporan media menyebutkan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai sekitar 51,8 triliun rupiah setelah banjir yang dipicu siklon, dengan sekitar 950 korban meninggal dan ratusan masih hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Reuters
Angka ini menumbuhkan rasa duka, sekaligus menuntut kita meninjau ulang cara negara dan masyarakat mengelola wilayah rawan bencana.
Sebagai mahasiswa, kita sering diajarkan teori pembangunan dan lingkungan yang ideal. Nyatanya, di lapangan terlihat bahwa kombinasi faktor alam ekstrem dan praktik pengelolaan lahan yang rapuh memperparah bencana.
Para pakar dari Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa banjir bandang akhir November 2025 merupakan bagian dari pola berulang hidrometeorologi yang kian meningkat; curah hujan ekstrem, dipicu fenomena atmosfer seperti siklon tropis, diperparah oleh kerusakan hutan di hulu daerah aliran sungai yang melemahkan daya tampung alam.
Universitas Gadjah Mada
Pernyataan ini menggugah: bukan sekadar soal hujan lebat, tetapi juga soal bagaimana kita merusak benteng alam yang seharusnya menjadi tameng pertama.
Kita juga melihat dampak sosial-ekonomi yang brutal: kelangkaan pasokan, harga bahan pokok melambung, akses logistik terganggu, dan bantuan yang sulit sampai ke beberapa desa. Laporan lapangan menyebutkan bahwa sejumlah wilayah sempat lima hari tanpa pasokan makanan, serta harga cabai melejit hingga Rp200 ribu per kilogram karena stok terendam dan distribusi terputus.
Mongabay.co.id
Ini bukan hanya masalah kelaparan sesaat; ini menunjukan ketahanan pangan lokal yang rapuh ketika infrastruktur rusak, dan kapasitas negara serta masyarakat untuk merespon secara cepat dan merata masih sangat terbatas.
Sebagai generasi penerus, mahasiswa punya peran ganda: kritik dan solusi. Kritiknya jelas—pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengakui bahwa kerusakan ekosistem, tata ruang yang kurang bijak, dan kesiapsiagaan yang belum memadai memperparah dampak bencana. Solusinya harus konkret, bukan hanya retorika. Misalnya, penanaman kembali dan perlindungan hutan di hulu DAS, perbaikan tata ruang yang menolak ekspansi ke area rawan, peningkatan sistem peringatan dini, dan penguatan jaringan logistik untuk memastikan bantuan cepat sampai tanpa bergantung pada jalur yang mudah terputus. Lebih jauh, program pendidikan bencana bagi warga setempat perlu ditingkatkan agar mereka bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga bagian dari sistem mitigasi dan pemulihan.
Opini mahasiswa tak cukup hanya bicara idealisme; ia harus membawa semangat kerja nyata. Kita dapat memulai dari kampus: penelitian lintas disiplin tentang adaptasi iklim, kerja bakti penanaman pohon di lahan kritis, program magang atau kemitraan dengan daerah terdampak untuk membangun kapasitas lokal.
Suara mahasiswa yang kritis dan produktif bisa menjadi energi tambahan bagi kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Jika tidak, bencana serupa akan terus terulang, dan yang tersisa hanyalah laporan duka yang semakin panjang.
