Indonesiasurya.com || Lembata NTT – Agresifnya beberapa partai yang sebelumnya ingin menempel ke kekuasaan PDI-P justru membuat partai kita mengambil posisi tegas di luar pemerintahan.
Sikap ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan penegas nyata bahwa PDI-P tidak ingin Indonesia terjebak dalam kekuatan politik superbesar yang berpotensi mematikan fungsi oposisi dan kontrol publik yang krusial untuk demokrasi.
Pertanyaan apakah koalisi permanen benar-benar untuk stabilitas atau justru untuk mengunci kekuasaan, kini menjadi sorotan.
Ciprianus Pito Lerek , Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Lembata menyikapi politik Nasional berdasarkan sikap PDI-P saat ini, jawabannya jelas: koalisi permanen yang terlalu besar hanya akan melumpuhkan sistem pemerintahan, mengurangi ruang kritis, dan menjadikan kekuasaan terpusat tanpa pengawasan.
Kita percaya bahwa stabilitas yang sesungguhnya berasal dari keseimbangan kekuasaan, bukan dari penguncian kekuasaan oleh sekelompok kecil. Tegasnya.
Apa yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya narasi yang tidak masuk akal terkait konsep parlementer, seakan bangsa ini menganut prinsip kerajaan. Ini adalah bentuk kegagalan pemahaman yang serius terhadap sistem demokrasi kita yang berbasis presidensial.
Pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang mengemukakan hal semacam itu merupakan wacana yang receh dan tidak berdasar, yang wajar jika terus menuai reaksi panas dari berbagai kalangan.
Bung Ciprianus Pito Lerek berpandangan, Sikap PDI-P di luar pemerintahan pada periode ini memiliki makna strategis dan normatif.
Secara normatif, ini memperkuat fungsi oposisi sebagai "mata mata rakyat" yang mengawasi kebijakan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan kebijakan yang dibuat selaras dengan kepentingan umum.
"Tanpa oposisi yang kuat, demokrasi akan hancur menjadi sistem otoriter" tegas Bung Pito Lerek
Secara strategis, posisi ini juga memungkinkan PDI-P untuk memelihara identitas dan keaslian partai, tanpa terjebak dalam kompromi yang berlebihan yang bisa merusak citra di mata massa. Selain itu, narasi yang salah terkait konsep parlementer dan kerajaan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat dan tokoh politik sendiri, agar pemahaman tentang sistem demokrasi kita semakin matang dan tidak tergeser oleh wacana yang tidak bertanggung jawab. Pungkasnya.
Kita harap semua pihak bisa melihat realitas dengan jelas, menghindari wacana yang memecah belah, dan bekerja sama untuk memperkuat demokrasi Indonesia melalui keseimbangan kekuasaan dan fungsi oposisi yang optimal. Tutup bung Chip
