Indonesiasurya.com || Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), sebagai unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa yang tugas utamanya adalah,

melaksanakan, mengoordinasikan dan membina seluruh kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, terus melakukan evaluasi dan berbenah diri agar mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Hal ini diungkapkan Herman Yosep Taranpira kepala, UKPBJ (15/12/2025) diseputaran kantor yang lebih dikenal dengan sebutan ULP tersebut. 

Nyoman demikian sapaan Kepala UKPBJ secara gamblang mengatakan, langkah yang diambil ini diharapkan dapat mempermudah proses dan supaya segala sesuatu berjalan transparan, efisien dan akuntabel. 

Ia menjelaskan bahwa, UKPBJ juga memberikan pelayanan helpdesk terkait Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan publik lainnya.

Nyoman mengatakan, hasil evaluasi diketahui bahwa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lembata masih berada pada level kematangan Esensi, dimana pada level ini UKPBJ masih berfokus pada fungsi

dasar dalam pengadaan dengan pola kerja yang masih tersegmentasi dan belum adanya kolaborasi yang efektif dan efisien. 

Disisi lain Unit ini dituntut memberikan pelayanan pulblik, yang kualitas 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terdapat tiga hal yang menjadi masalah mendasar dalam pelayanan ungkap Nyoman.

Tiga hal tersebut diantaranya; 

1. Waktu Pelayanan yang tidak pasti

2. Akses Pelayanan yang tidak efektif dan efisien

3. Menu Pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan

Terhadap permasalahan tersebut pihaknya terpanggil untuk berbenah terutama dari aspek pelayanan dengan memberikan Kepastian Pelayanan melalui program K-WAN PBJ.

K-WAN PBJ: adalah Kepastian Waktu Pelayanan, Kepastian Akses Pelayanan, Kepastian Menu Pelayanan

Diharapkan dengan hal ini, UKPBJ dapat memberikan Kepastian terhadap Waktu Pelayanan, Kepastian terhadap Akses Pelayanan yang efektif dan efisien serta Kepastian terhadap Menu Pelayanan.

Yosep Herman membeberkan, Sebagai Langkah kongkrit dari Program K-WAN PBJ dan untuk pendekatan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa, maka dipandang perlu dibuka pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Mall Pelayanan Publik

Tujuan utama dibentuknya pelayan di Mall Pelayan Publik agar Memberikan kemudahan akses bagi para penyedia barang/jasa (pelaku usaha) dan juga pengguna layanan internal pemerintah dalam mengakses informasi dan layanan terkait pengadaan.

Selain itu langkah ini juga sebagai upaya Meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses pengadaan dengan memangkas birokrasi dan mempersingkat alur pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi atau unit kerja.

Kata Nyoman dengan begitu, akan lebih mudah Mewujudkan pelayanan yang terpadu dan terintegrasi, instansi yang berkaitan dengan PBJ di satu lokasi.

Langkah Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, merupakan. cara mengurangi potensi praktik pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang.

"Kami Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna layanan dengan adanya standar pelayanan publik yang jelas dan terukur." Ungkap Herman Yosep

Konsep kami adalah Meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim kemudahan berusaha, terutama bagi industri mikro dan kecil melalui proses pengadaan yang lebih sederhana dan efisien.

Dengan dibukanya layanan pada mall pelayan publik, UKPBJ Lembata berharap memberi nilai. Manfaat dan Dampak positif.

Jika ada Kemudahan Akses dan Integrasi yang Menyediakan berbagai layanan terkait pengadaan dalam satu lokasi, mereduksi birokratisasi dan pengulangan administrasi. Ujar kepala ulp 

Efisiensi Waktu, Biaya dan Mempersingkat proses birokrasi untuk mengurus dokumen atau perizinan, artinya kami secara langsung

mengurangi biaya operasional bagi penyedia barang/jasa.

"Kami punya standar SOP jelas guna meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi pungutan liar atau praktik korupsi. S kakigus Peningkatan Iklim Investasi dengan kemudahan dalam proses perizinan usaha bagi investor dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal maupun nasional.

"Ini adalah cara mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih profesional dengan pola pikir berkinerja tinggi, responsif dan ramah dalam melayan.

Diakhir perbincangan dengan Indonesiasurya.com, Herman Yosep mengatakan masyarakat atau penyedia jasa bisa memanfaatkan pelayan kami di sana 

Ruang lingkup Loket di mall pelayan publik untuk :

1. Pelayanan Pendaftaran Akun Penyedia

2. Pelayanan Verifikasi Akun Penyedia

3. Pelayanan Helpdesk Pengadaan Barang dan Jasa

4. Pelayanan Pendaftaran Katalog Elektronik

Metode pelaksanaan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Mal Pelayanan Publik (MPP) terintegrasi dengan prinsip-prinsip pela yang publik yang efisien, transparan, dan akuntabel pungkas Nyaman.