Lembata,IndonesiaSurya.Com - Aksi penggalian dan pengambilan material galian C (pasir dan batuan) tak berizin, marak di Lembata namun demikian, masyarakat merasa Pol PP sebagai penegak perda juga Dinas Lingkungan Hidup Lembata instansi teknis yang menangani lingkungan, sepertinya sedang tidur pulas.
Pengerukan perut bumi untuk mendapatkan material galian c, cukup masif di batas kota, bundaran HI (hadakewa-ileape) akan tetapi, instansi terkait belum.juga turun melakukan penertiban padahal penambangan tersebut tidak berizin dan merusak lingkungan.
Dari sejumlah informasi yang didapat media ini, ada empat Kuwari di seputaran batas kota bundaran Hi dan tiga diantaranya tidak kantongi izin. masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan dinas lingkungan hidup Lembata? apakah mereka tidak mengetahui ada aktivitas pengambilan. material galian c tanpa izin?
Dalam Penelusuran, Indonesiasurya bertemu dengan Gabriel Boli Making salah satu pemilik Kuwari dari empat Kuwari di batas kota bundaran hi yang memiliki Izin.
Gabriel mengkisahkan bahwa, memang proses mendapatkan izin tambang galian c cukup panjang. kurang lebih satu tahun baru dia mendapatkan izin tersebut.
"Saya urus adminstrasi di kabupaten ini, makan waktu hampir tiga bulan karena, masih menunggu pembahasan di PUPR tentang lingkungan" ujar Gabriel.
Saya ajukan kurang lebih 9 hektar lahan namun, waktu dipasang titik koordinat, ada hutan lindung sehingga sebagian lahan yang saya ajukan tidak biasa di proses. Barulah setelah dilakukan kajian dan lain-lain, kawasan yang bisa diproses hanya 3.09 hektar untuk jadi Kuwari saat ini.
Gabriel Boli Making direktur, CV Bekko Yulka menjelaskan, izin yang didapatnya ini, karena kesadaran dirinya bahwa, dalam pengambilan material mesti kantongi izin agar, negara pun mendapatkan bagian dari pajak galian dan tidak dinikmati secara personal sebagai pemilik lahan.
Jika orang muda Lembata saja, menyadari bahwa melakukan tambang mesti kantongi izin mestinya ,pihak lain yang juga mengolah perut bumi miliki kesadaran yang sama ujar Beda L Wayan warga kota Lewoleba.
Dengan izin tambang galian c ini berarti proyek yang anggaran bersumber dari, APBN dan apbd bisa menghasilkan pendapat baru bagi negara dari pajak galian c dengan sah berdasarkan legalitas yang dimilik Kuwari
sebagai masyarakat kami minta dengan tegas agar dinas lingkungan hidup maupun pol PP untuk segera menertibkan kuwari tak berizin pungkas Beda.(Sl/Red)
