Indonesiasurya.com, Lembata - Benang kusut terkait persoalan BBM di Lembata hingga kini belum terurai secara baik oleh pemerintah dan dprd Lembata. Publik terus mendesak agar ada solusi positif dari persoalan ini.

Anggota DPRD Lembata dari Partai Kebangkitan Nusantara Minta agar, Pemerintah, DPRD Dan Pihak SPBU bersama-sama Ketemu Pertamina bicara soal Kuwota.

Selain itu Lukman juga mengatakan, jika kita bicara hilir maka hal Pertama itu Soal barkot. Kita minta dinas yang keluarkan barkot harus validasi kembali pemegang dan pengguna barkot

Yang berikut agar langkah Koordinasi OPD dan pihak SPBU, soal penggunaan barkot saya sarankan agar perlu di lakukan pendataan ulang atau pemutahiran data.

Mantan kepala desa mahal kecamatan Omesuri ini berharap agar ke depan pihak SPBU harus punya kapal angkutan sendiri agar BBM lancar dan karena itu SPBU harus punya modal untuk menebus kuwota BBM. Subsidi yang di berikan kepada kita.

Lukman juga menyambut baik rencana pemerintah membentuk satgas BBM agar kedepan, ada pengawasan baik kepada pihak SPBU maupun masyarakat pengguna BBM.

"Kita tidak sedang membatasi masyarakat untuk jual beli, tapi mesti diawasi agar takaran tidak dibuat sesuai hati" ujar Lukman

Diakhir pertemuan dengan Indonesiasurya com Lukman mengusulkan, cara lain mengatasi carut marut kelangkaan BBM adalah setiap desa menghitung kebutuhan harian BBM lalu dibangun pangkalan pom mini disetiap desa dan dirinya yakin dengan cara ini tidak ada lagi antrian di SPBU.

Sementara itu, Ramdan Kalang nama anggota DPRD dari partai Perindo berharap agar secepatnya pemerintah membentuk Satgas agar kerja lebih optimal.

Ramadhan juga secara tegas meminta pemerintah melakukan verifikasi dan validasi kembali pemegang dan pengguna barkot terutama dari dinas  perikanan.

"Dari data yang disajikan pemerintah ada 809 kapal nelayan. Pertanyaannya  apakah semua itu kapal atau apa? Ini clear ujar Ramdan.

Hal senada disampaikan Gaspar Sio Apelabi, anggota Fraksi PAN DPRD Lembata.

Gaspar meminta agar dinas yang luarkan barkot untuk mendata kembali penerima dan juga adanya pengawasan ektra agar BBM subsidi tepat sasaran.

"Jangan bikin susah masyarakat, jika ada hal yang bisa disikapi secara mudah jangan dibuat sulit." Pungkas Gaspar Singkat.

Sementara itu Alexander Dominggo Atawolo berharap agar satgas yang akan dibentuk pemerintah mampu mengurai Benang kusut dari persoalan BBM di Lembata yang menahun ini.

Alex berharap pemerintah mampu melakukan terobosan atau mencari investor untuk investasi di Lembata.

"Alor punya Depo BBM sendiri, kenapa Lembata tidak? Tanya atawolo.

Fans Huarnoning manajer SPBU tanah merah usai pertemuan dengan DPRD Lembata menjelaskan bahwa ada beberapa poin hasil rapat denhan rekomendasi, Pembentukan satgas untuk pengawasan BBM, Mengusulkan penambahan kuwota, SPBU juga dalam pelayanan kepada masyarakat jangan pakai uang pelicin dan Harus dibenahi serta lakukan kontrol terhadap karyawan di SPBU

Fans Noning mengatakan,, membludaknya rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah menambah panjang antrian tapi setelah beberapa hari ini rekomendasi di hentikan, solar yang biasa kita jual lima ton perhari tidak terjual habis

"Setelah pemerintah hentikan rekomendasi, kuwota solar yang biasanya 5 ton habis terjual dalam setengah hari kini hanya 4 ton" ungkap Fans.

Sementara GM SPBU Satu Lembata Waijarang Longginus Lega secara tegas mengatakan, polemik benang kusut kesulitan BBM ini disebabkan karena, Ada pemain minyak.

Ditanya soal siapa pemain minyak yang dimaksud, Longginus Lega mengatakan mereka yang antri untuk jual ujarnya singkat

"Kita kasian mereka pengguna tapi kami di SPBU tidak bisa batasi pembeli kalau datang dengan dokumen lengkap" ungkap Longi Lega

Semua kita mesti berpikir komprehensif dari persoalan ini agar dapat dicari solusi yang untuk kebaikan bersama tutup Longginus Lega.
.