MAUMERE – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka mengangkat berbagai persoalan krusial yang belum mendapatkan solusi nyata, sehingga berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Melalui audiensi yang difasilitasi DPD GMNI NTT dengan pihak pemerintah provinsi.
GMNI Sikka menyampaikan bahwa Kabupaten Sikka membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Pada pertemuan tersebut Ketua GMNI Cabang Sikka Wilfridus Iko menyampaikan bahwa berbagai sektor penting di Kabupaten Sikka menghadapi tantangan berat seperti:
WADUK NAPUN GETE: INVESTASI RP 880 MILYAR BELUM BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT
Bendungan Napun Gete, proyek strategis nasional yang dibangun sejak 2016 dan diresmikan pada Februari 2021, hingga saat ini belum berfungsi optimal. Kurangnya infrastruktur pendukung dan sistem kelembagaan yang efektif membuat air dari waduk tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air masyarakat. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
RSUD DR. TC HILLERS: KRISIS TENAGA MEDIS SPESIALIS BERDAMPAK PADA KEAMANAN KEHIDUPAN
Sebagai rumah sakit rujukan utama di Pulau Flores, RSUD dr. TC Hillers Maumere menghadapi kekurangan dokter spesialis, khususnya dalam bidang anestesi dan kandungan. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus darurat persalinan menjadi terhambat, meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian ibu dan bayi. GMNI Sikka menegaskan bahwa hal ini merupakan pelanggaran hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan berkualitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
PETANI MAGEPANDA TERPINGGIRKAN HASIL PANEN TIDAK MASUK PROGRAM MBG
Petani padi Magepanda yang mampu menghasilkan hingga 800 ton beras per musim panen kini kesulitan memasarkan hasilnya. Alasannya, beras dari petani lokal ini tidak termasuk dalam kategori "premium" yang diterima oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini membuat pendapatan petani stagnan dan mengganggu kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. GMNI menilai bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan perlindungan dan pemberdayaan petani lokal.
KONFLIK AGRARIA DAN PERAMPASAN RUANG HIDUP BELUM TEMUI SOLUSI
Selain itu, masih terdapat persoalan konflik antara masyarakat adat suku Soge Natar Mage dan suku Goban Runut dengan PT. Krisrama, serta kasus perampasan ruang hidup masyarakat Desa Bu'u Tara, Kecamatan Tanawawo yang kawasan tanahnya diklaim sebagai kawasan hutan. "Kita mendesak agar semua pihak terkait dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) dengan melibatkan masyarakat secara langsung," jelas Wilfridus Iko.
GMNI AJUKAN REKOMENDASI KONKRET
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, GMNI Sikka mengusulkan tiga langkah penting yang perlu segera diimplementasikan:
1. Pemerintah Provinsi NTT membentuk unit khusus untuk mengelola dan mengkoordinasikan pemanfaatan Waduk Napun Gete, guna memastikan proyek ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2. Bidang Kesehatan Provinsi melakukan penempatan dokter spesialis anestesi dan kandungan secara segera, serta membuat program afirmasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah Flores.
3. Bidang Pertanian Provinsi melakukan standarisasi mutu beras Magepanda dan mengintegrasikannya ke dalam Program MBG, agar petani lokal dapat memasarkan hasil panen dengan mudah.
Wilfridus Iko mengajak Pemerintah Provinsi NTT untuk membangun kemitraan yang sinergis dengan GMNI dan masyarakat. "Kita berkomitmen untuk terus mendengarkan suara rakyat dari seluruh pelosok Kabupaten Sikka dan memastikan aspirasi mereka terealisasikan dalam kebijakan yang pro-rakyat," pungkasnya.
Dalam diskusi dan penyampaian aspirasi di terima baik dari Asisten I Gubernur, Diaspora,Kesbangpol Provinsi,Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTT.
