Lewoleba,Indonesiasurya.Com - Aksi Lapor melapor yang digalang Aliansi peduli Lewotana desa Dikesare ke pihak kejaksaan tanggal 13 mei 2024 dan BPD tanggal 4 Juni 2024, oleh kepala desa dikatakan bahwa, ini membuktikan kepada publik Lembata bahwa dinamika di desa dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata jalan meskipun, yang terjadi adalah politik saling curiga.
menanggapi tudingan bahwa kades tidak transparan dalam pengelolaan anggaran desa, kepala desa muda ini mengatakan, mau terbuka seperti apa lagi? copyan APBDes sudah dibagikan juga ke bpd, jadi kalau dibilang mereka tidak tahu itu sangat tidak mungkin.
Urus Lewotana itu tidak mudah tapi, jika ada yang punya niat lain untuk menghalangi kebaikan kampung maka, saya mau katakan silakan saja. Bagi saya, semua masalah ada didepan Mata dan terjadi selama ini, lantas kenapa tidak diurus malah mencari-cari masalah lain? ungkap kepala desa
Bagi Sisko selama ini ada banyak persoalan di desa yang terkesan dilindungi dan didiamkan oleh BPD dengan tahu dan mau ujar Sisko.
"saya duga, dasar laporan BPD ke kejaksaan ini karena, saat mereka membuat padangan resmi BPD (LKPPD) tanggal, 18 April 2024 lalu dan meminta agar kades menanggapi tapi hingga deadline waktu, saya tidak juga berikan tanggapan. Bagi saya ini harusnya tidak jadi masalah karena, dokumen BPD, baru saya terima tanggal 20 mei 2024. pertanyaan mengapa dokumen itu tidak disampaikan sesuai jadwal?
Sebelumnya Sekretaris BPD dikesare kepada awak media mengatakan, Kami secara Lembaga telah menanggapi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dikesare tahun 2022 dan 2023 atas laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa, namun tidak ditanggapi balik oleh Kepala Desa. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami secara Lembaga atas pengelolaan keuangan desa", tegas Marsel.
kami menilai ada beberapa hal yang patut dipertanyakan, seperti ; penyertaan modal ke BUMDES senilai 71.282.832,42 juta untuk pengadaan rompong, senilai 33.455.000 juta rupiah namun, tidak sesuai bukti fisik dan beberapa item kegiatan lain.
Sisko secara tegas mengatakan, apa yang tidak ada bukti? rompong desa, sudah dua tahun di manfaatkan.plus tiga bodi sudah desa adakan untuk kepentingan masyarakat. jangan mencari-cari masalah.
Marsel sekretaris BPD juga kepada media mempertanyakan soal, dugaan pembayaran gaji fiktif kepada seksi yang secara fisik tidak ada orangnya selama 8 bulan sebesar 9juta 960ribu dan anggaran untuk rembuk stunting sub kegiatan pemberian PMT pencegahan stunting
Sisko Making mengatakan, apa yang disampaikan ini hanya kecurigaan mereka saja karena, kegiatan berjalan. misalnya soal pembayaran honor seksi, bukan 8 bulan seperti yang mereka sampaikan tapi, 3 bulan tetapi, itu juga sudah diakui oleh bendahara bahwa ada kekeliruan dan saat ini dia sudah mengembalikan. lalu terkait stunting, mestinya BpD sampaikan saya agar saya jelaskan soal pengunaan anggaran jangan tebak tebak seolah-olah ada masalah. dengan kejadian ini, saya kemudian patut menduga, BPD tidak paham tugas, fungsi pengawasan sesuai Permendagri 110 tahun 2016 pasal 49 ucap Sisko.
Lebih jauh Sisko mengatakan, untuk aliansi, saya juga pernah titipkan persoalan saat perdebatan di grup wa peduli lewotanah (pelita) tanggal 22 april 2022 tidak anehnya tidak ditanggapi. padahal disitu saya sudah paparkan seluruh masalah di desa secara terbuka sebelum kepemimpinan saya. ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres ujar Making.
Sebagai Kepala Desa saya tantang aliansi dan BPD, apakah mereka punya keberanian untuk.melaporlan masalah yang sudah saya paparkan kepada mereka? perdebatan itu bulan April, dan laporan bulan mei, kenapa tidak laporkan semua masalah di desa tapi hanya hal yang mereka dicurigai pada masa kepemimpinan saya? ada apa ini tanya Sisko.
"Saya menilai, BPD Dikesare Tidak Netral dalam menjalankan roda pemerintahan, hal ini terlihat pada sikap BPD yang tidak mampu menjaga norma dan etika dalam hubungan kerjasama dengan pemerintah desa" ujar Fransiskus Making.
Saya kasih contoh, misalkan ada masukan dari masyarakat tentang pemerintah Desa BPD tidak pernah minta desa melakukan klarifikasi untuk bagaimana menemukan solusi tapi mereka simpan itu sebagai sebuah masalah, kan aneh namanya. Lebih aneh lagi dari sikap BPD ujar Making bahwa saat gelar rapat antara pemerintah desa dan BPD, malah BPD minta gunakan toa, ini maksudnya apa? Kita ini urus desa, bukan mau tunjuk siapa lebih jago dari yang lain. Tegas Sisko.(SW/SL/Red)
