SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL, 2 MEI 2026.
Pemerintah Indonesia kini sedang sangat bersemangat mengerjakan sebuah proyek besar : membangun manusia Indonesia dari piring makan. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak Januari 2025, negara berupaya memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.
Program ini bukan sekadar urusan makan siang, melainkan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Data menunjukkan urgensi langkah ini. Laporan FAO 2025 mencatat prevalensi stunting Indonesia masih sekitar 22,6%, angka yang cukup tinggi untuk negara dengan potensi pangan besar . MBG hadir sebagai intervensi langsung: menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Bahkan, target penerima manfaatnya sangat ambisius, mencapai 82,9 juta orang pada 2025 .
Secara konseptual, MBG adalah “gizi fisik, ”nutrisi yang membangun tubuh dan otak. Program semacam ini berkontribusi pada peningkatan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, hingga capaian akademik. Bahkan di beberapa daerah, intervensi gizi berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, misalnya dari 21,3% menjadi 15,15% dalam dua tahun . Namun, di sisi lain, ada “gizi” lain yang diam-diam dikonsumsi anak-anak setiap hari: gizi dari media sosial.
Berbeda dengan makanan bergizi yang dikontrol kandungan nutrisinya, media sosial adalah ruang bebas tanpa filter ketat. Anak-anak bisa mengakses berbagai konten, dari kekerasan dalam keluarga, konflik elite politik soal ijazah, perdebatan intoleransi, hingga kasus korupsi dan ketidakpastian hukum. Semua ini membentuk “asupan mental” yang tidak kalah kuat dari makanan di piring mereka.
Masalahnya, jika MBG bertujuan membangun tubuh sehat dan pikiran jernih, maka konsumsi konten negatif yang terus-menerus justru berpotensi merusaknya. Anak yang setiap hari melihat kekerasan atau konflik bisa menganggapnya sebagai hal normal. Anak yang terus disuguhi ketidakadilan, saling menghina di media social, atau berita dan saling tuduh tentang korupsi, bisa menimbulkan kehilangan kepercayaan pada sistem. Dalam jangka panjang, ini menciptakan generasi yang mungkin sehat secara fisik, tetapi rapuh secara mental dan sosial. Di sinilah paradoks pembangunan manusia Indonesia muncul. Negara berinvestasi besar, bahkan hingga ratusan triliun rupiah untuk memastikan kecukupan gizi . Namun pada saat yang sama, ruang digital yang dikonsumsi anak-anak nyaris tanpa intervensi serius.
Kita tidak bisa hanya berbicara tentang “isi piring”, tanpa membicarakan “isi layar”.
Apalagi, dampak media sosial bersifat kumulatif dan sering kali lebih cepat memengaruhi perilaku dibanding
kan intervensi gizi. Jika MBG membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, maka satu video viral bisa membentuk persepsi anak dalam hitungan menit. Ini bukan berarti MBG tidak penting, justru sebaliknya. MBG adalah fondasi. Tanpa gizi yang cukup, mustahil anak dapat belajar optimal. Namun, fondasi saja tidak cukup jika bangunan di atasnya terus diguncang oleh arus informasi yang tidak sehat.
Karena itu, kebijakan pembangunan manusia harus bersifat holistik. Selain memastikan akses makanan bergizi, negara dan masyarakat juga perlu memastikan ekosistem digital yang lebih sehat: literasi digital di sekolah, penguatan peran keluarga, serta regulasi konten yang lebih tegas terhadap kekerasan dan disinformasi.
Pertarungan masa depan generasi Indonesia bukan hanya soal apa yang mereka makan, tetapi juga apa yang mereka lihat, dengar, dan percayai. Jika MBG adalah gizi untuk tubuh, maka media sosial adalah gizi untuk jiwa. Dan bangsa ini membutuhkan keduanya dalam kondisi yang sama-sama sehat*****
